Jakarta – Mencabut subsidi BBM dan Menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar, semakin memperjelas kemana kiblat pemerintahan Jokowi-JK. Melepas harga BBM ke harga pasar adalah agenda neolib. Semakin kelihatan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan hari ini berkiblat pada neoliberal.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bidang Hikmah DPP IMM (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Taufan Putrev Korompot di Jakarta, (6/1/2015). Menurutnya, pemerintah menurunkan harga BBM dengan alasan karena harga minyak dunia sedang anjlok mendekati $50/barel. Namun kebijakan ini diikuti dengan mencabut subsidi BBM. Maka ketika harga minyak dunia naik lagi rakyat Indonesia harus bersiap-siap gigit jari, karena harga BBM akan sangat tinggi. Ini merupakan ciri pemerintahan neolib.
“Pemerintahan Jokowi-JK bisa dikatakan sebagai rezim neolib dengan cover merakyat. Blusukan dulu, lalu cetuskan kebijakan ekonomi neolib. Pemerintah resmi menurunkan harga BBM, namun kebijakan ini diikuti dengan mencabut subsidi BBM. Artinya harga BBM mengikuti harga pasar. ini adalah kebijakan yang membuka keran liberalisasi disektor hilir migas yang mengakomodasi kepentingan asing. Bukan kepentingan rakyat Indonesia”. Tegas Taufan.
“Saat ini, Negara hanya menguasai 12% sumber-sumber Migas bangsa. Sisanya dikuasai korporasi asing. Jika disesuaikan dengan harga pasar, maka bukan hanya disektor hulu saja, tapi disektor hilir kita tidak lagi berdaulat. Tunggu saja serbuan korporasi asing yang bermain di sektor hilir migas akan menggeser dominasi national corporate (BUMN) andalan bangsa”. Lanjut Taufan
“Menghapus subsidi negara kepada rakyat dan menjauhkan campur tangan pemerintah terhadap pasar adalah salah satu ciri dari pemerintahan neo-liberal. Sebenarnya tidak masalah jika neolib mampu menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun teori ‘Tricle Down Effect’ yang menjanjikan tetesan-tetesan ke bawah untuk kemakmuran rakyat tidak pernah terwujud justru sebaliknya yakni‘Trickle Up’. yang menciptakan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya ekonomi negara yang menguntungkan para neo-kolonialis” Tambah Taufan.
Taufan juga mengkritisi Pernyataan Kemenko Perekonomian, yang menyatakan bahwa pemerintahan saat ini akan membiasakan masyarakat agar tidak bergantung pada subsidi pemerintah. Menurutnya, pernyataan Kemenko sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Menurut Taufan, Rakyat tidak perlu disubsidi jika taraf kesejahteraan rakyat sudah meningkat dan merata.
Sebelumnya, Menko Perekonomian, Sofyan Djalil menyatakan bahwa harga premium bisa naik lagi jika harga minyak dunia kembali melonjak. Sofyan juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah membiasakan masyarakat untuk tidak tergantung pada subsidi pemerintah. Kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (2/1/2015). (AF)
Keterangan Foto : Aksi mahasiswa saat menolak kenaikan harga BBM
Sumber Foto : news.okezone.com
|
