------------------------
Tampilkan postingan dengan label #POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label #POLITIK. Tampilkan semua postingan
DPP IMM minta PAN Prioritaskan Kader Muhammadiyah
Posted on Kamis, 26 Februari 2015 Tidak ada komentar------------------------
Kita Komit Nggak Akan Ada Perpecahan, Kongres PAN Kali Ini Calonnya Adek dan Abang
Posted on Kamis, 22 Januari 2015 Tidak ada komentarKandidat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kompetisi di kongres PAN sejatinya adalah persaingan keluarga. Ibaratnya antara adik dan abang.
Namun demikian, kedua calon yaitu dirinya dan Hatta Rajasa tetap bersungguh-sungguh meraih kursi nomor satu di partai berlambang matahari itu.
Ketika dihubungi Rakyat Merdeka, Zulhas panggilan akrab Zulkifli Hasan mengaku tetap berupaya memenuhi undangan untuk turun ke daerah ditengah kepadatan jadwalnya sebagai ketua MPR-RI.
"Makanya saya harus atur-atur waktu ya kan. Nah kalau hari libur saya optimalkan," ujarnya.
Secara garis besar, persentasenya sudah hampir separuh atau 50 persen daerah sudah dikunjungi.
"Palu sudah, Makasar, Sumatera Utara, kemudian dari Surabaya, Jawa Barat dan seterusnya," rincinya.
Berikut penuturan lengkapnya;
Kalau tidak semua daerah bisa anda kunjungi, bagaimana menyisiasatinya agar dukungan dari daerah tetap bisa terkonsolidasi?
Ya, selain yang kita datangi, sebagian juga mereka yang datangi kita ke Jakarta. Biasanya kalau yang begitu terjadi di hari-hari kerja.
Bagaimana respon di daerah sejauh ini atas pencalonan anda sebagai ketua?
Respon di daerah cukup bagus. Disambut dengan kegembiraan, ya karena kongres ini kan acara lima tahunan ya disambut dengan gembira.
Maksud anda?
Persaingan di kongres adalah persaingan keluarga. Karena saya dengan pak Hatta itu kan sudah seperti abang adek kan. Ya damai-damai, aman-aman saja. Dijamin gembira, dan penuh dengan kekeluargaan.
Persiapan apa saja yang anda lakukan?
Saya tidak ada persiapan khusus, tapi undangan dari daerah mengalir terus.
Apa alasan yang bisa anda tangkap dari para pendukung yang menjagokan anda?
Ya sebagian itu karena ada wacana yang menginginkan tradisi kepemimpinan ketua di PAN itu cuma satu kali. Kedua, karena ingin ada perubahan.
Cuma itu?
Ya selanjutnya karena mereka menginginkan saya bisa jadi sosok pemersatu. Agar bisa saling merangkul. Kemudian yang di daerah-daerah tidak ada yang pecah dan ditinggalkan.
Apa ada pembicaraan khusus dengan Hatta Rajasa, khususnya untuk menghindari perpecahan pascakongres, seperti yang telah terjadi di beberapa partai?
Kita sudah sepakat, insyaAllah tidak akan ada perpecahan. Karena kongres ini kan kompetisinya kompetisi keluarga. Intinya kita sepakat tidak akan ada perpecahan di PAN. Kita juga mengajak nanti semua peserta dari seluruh daerah untuk saling menjaga rasa kekeluargaan di Partai Amanat Nasional.
Apa program atau visi-misi yang anda tawarkan kepada daerah?
Yang pertama tentu adalah pemberdayaan DPW dan DPD. Kedua, harus ada kesetaraan antara kader-kader partai, ketiga kita akan memberikan keleluasaan kepada daerah atau yang kita sebut otonomi, untuk mengusung Bupati/ Walikota, kemudian DPD, DPR. Biarlah itu keputusan daerah. Artinya kita ingin memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.
Kalau di tingkat pusat tradisi baru apa yang akan anda tawarkan?
Saya menawarkan Konvensi. Nanti Capres yang akan datang kita bikin tradisi baru di PAN bahwa Capres itu harus melalui konvensi. Nanti kita jaring dari berbagai kalangan, untuk menyerap aspirasi masyarakat siapa kira2 yang layak menjadi pemimpin yang akan datang. Jadi otomatis ketua tidak harus langsung jadi Capres atau Cawapres.
Sebagai incumbent, jaringan Hatta Rajasa di daerah tentu masih cukup kuat. Apa strategi anda?
Mengalir saja, calonnya kan cuma dua, jadi pilihannya juga dua. Lanjutkan atau perubahan. Kemudian terserah kepada peserta kongres, itu hak teman-teman DPW-DPD memutuskan. Mereka punya hak konstitusional suara untuk menentukan masa depan Partai Amanat Nasional.
Apa ada arahan khusus dari Pak Amien Rais untuk kedua calon?
Pak Amien memang berpendapat tradisi satu periode. Maka nanti kita mengajak untuk musyawarah mufakat, tapi bukan berarti tidak boleh berkompetisi. Pak Amien sebagai ketua MPP boleh menyampaikan saran, tetapi semua berpulang kepada teman-teman DPD/ DPW di daerah bagaimana keputusannya.
Dari sekian visi misi yang anda tawarkan, apa dua hal yang paling penting diantaranya?
Pemberdayaan dan kesetaraan yang terpenting. SAR
Sejumlah Tokoh Mulai Menguat Dalam Muktamar Muhammadiyah
Posted on Sabtu, 17 Januari 2015 Tidak ada komentar
Hal ini mengemuka pada kegiatan Workshop Registrasi Online Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-47 yang diikuti perwakilan Pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se Indonesia di Unisversitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, kemarin, Ahad (11/01/2015).
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Najib Hamid MSi, disela-sela workshop mengungkapkan bahwa ada tiga tokoh yang menguat sebagai kandidat ketua umum dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah mendatang.
Tiga tokoh yang disebutkan adalah Prof Dr Syafiq A Mughni (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni University of California dan Pesantren Persis), Dr Haedar Nashir (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Fisipol UGM) dan Dr Abdul Mu'thi (Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Flinders University Australia).
"Pak Syafiq mempunyai jaringan ke luar dan ke dalam. Mas Mu'thi, masih muda dan lincah, sedangkan Pak Haedar Nashir menjaga kekuatan ke dalam," kata mantan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur tersebut.
Sementara itu, Ketua MPM PWM Sulawesi Selatan Husni Yunus menyebut nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas.
Dosen Unismuh Makassar ini mengatakan mengemukanya nama Busyro cukup beralasan. Selain kapasitasnya sebagai kader sangat baik, dia juga disebut model kader yang meniti jenjang dari bawah. Bahkan pendidikannya di institusi Muhammadiyah. “Selain itu darah ulama juga mengalir padanya sehingga memang pantas jika namanya disebut-sebut,” ujar Husni.
“Selain populer sebagai pimpinan KPK, Busyro juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) selama dua tahun. Ayah tiga anak itu juga pernah duduk sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah sejak 1985 sampai 1990,” Tambahnya.
Selain itu, nama lain yang juga disebut Husni adalah Hajrianto Tohari dan Ketua PWM Sulsel, Dr. Muh Alwi Uddin.
Najib Hamid menjelaskan bahwa pemilihan ketua umum Muhammadiyah menggunakan sistem pemilihan formatur 13 berdasarkan penyaringan dari 39 nama yang berasal dari sidang tanwir. Penetapan ketua umum adalah hak progretik formatur 13 yang terpilih nantinya.
Terkait persiapan muktamar yang menyisakan waktu beberapa bulan lagi, Najib berharap agar panitia benar-benar menyiapkan lokasi yang menjadi tempat muktamar, penginapan, dan tempat mandi.
"Sejauh ini selama di Makassar saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi, semarak belum terlalu terlihat termasuk gedung Muktamar yang akan digunakan juga belum selesai, harapan kami PWM dari provinsi lain semoga waktu tujuh bulan yang tersisa ini mampu dimanfaatkan untuk membenahi semuanya," jelasnya. (Antara/Fajar/Kr)
Foto : Kasri R./iPublika.com
Pilkada dan Keledai
Posted on Jumat, 09 Januari 2015 Tidak ada komentarDi era reformasi kita kembali mengulangi kesalahan era Orde Lama. Nuansa "bottom up" kembali terlalu kuat mewarnai kehidupan negara, yg melemahkan institusi & fungsi negara. Akibatnya, negara tak bisa bergerak, "maju kena, mundur kena".
Tak ada pembangunan industri & infrastruktur untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, lantaran lemahnya institusi & fungsi negara.
"Memang nasib bangsa kita telah ditakdirkan menjadi bangsa yg lebih bodoh dari keledai".
Di era Bung Karno, kehidupan bernegara diwarnai dominannya nuansa "bottom up" yg sangat ekstrem. Arus bawah masyarakat sipil yg sangat kuat berakibat pada melemahnya fungsi negara mewujudkan tujuan negara.
Bung Karno hanya bisa bergerak mewujudkan agenda pembangunan fisik setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tahun 1959 untuk Kembali ke UUD 1945.
Di era Soeharto, nuansa kehidupan negara berbalik arah 190 derajat, diwarnai "top down" yg sangat ekstrim. Stabilitas politik & keamanan terjaga demi jalannya pembangunan. Akibatnya, mematikan kemerdekaan masyarakat dalam berkespresi & berpartisipasi.
Ke depan, kita harus mulai menemukan sintesa antara Orde Lama & Orde Baru dengan Orde Reformasi untuk tujuan menata sistem negara yg melahirkan keseimbangan kekuatan antar negara dengan masyarakat sipil.
"Kita butuh keseimbangan politik baru, 50 % top down dari negara, 50 % bottom up dari partisipasi masyarakat".
Kita tak boleh lagi membangun negara dengan ekstrem "top down", juga tak tepat sistemnya terlalu ekstrem "bottom up".
Jika kita menuntut masyarakat sipil lebih kuat dari negara, lalu yg kuat ternyata masyarakat Islam & menang pada Pemilu seperti terjadi di Mesir pasca Husni Mubarak, pasti sebagian dari kita menolak bukan?
Dengan Pilkada oleh DPRD, yg didahului Pemilu Legislatif yg dipilih secara langsung & jurdil, maka keseimbangan politik tersebut akan mulai kita tata kembali.
Penulis: Haris Rusly
Petisi 28
Tak ada pembangunan industri & infrastruktur untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, lantaran lemahnya institusi & fungsi negara.
"Memang nasib bangsa kita telah ditakdirkan menjadi bangsa yg lebih bodoh dari keledai".
Di era Bung Karno, kehidupan bernegara diwarnai dominannya nuansa "bottom up" yg sangat ekstrem. Arus bawah masyarakat sipil yg sangat kuat berakibat pada melemahnya fungsi negara mewujudkan tujuan negara.
Bung Karno hanya bisa bergerak mewujudkan agenda pembangunan fisik setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tahun 1959 untuk Kembali ke UUD 1945.
Di era Soeharto, nuansa kehidupan negara berbalik arah 190 derajat, diwarnai "top down" yg sangat ekstrim. Stabilitas politik & keamanan terjaga demi jalannya pembangunan. Akibatnya, mematikan kemerdekaan masyarakat dalam berkespresi & berpartisipasi.
Ke depan, kita harus mulai menemukan sintesa antara Orde Lama & Orde Baru dengan Orde Reformasi untuk tujuan menata sistem negara yg melahirkan keseimbangan kekuatan antar negara dengan masyarakat sipil.
"Kita butuh keseimbangan politik baru, 50 % top down dari negara, 50 % bottom up dari partisipasi masyarakat".
Kita tak boleh lagi membangun negara dengan ekstrem "top down", juga tak tepat sistemnya terlalu ekstrem "bottom up".
Jika kita menuntut masyarakat sipil lebih kuat dari negara, lalu yg kuat ternyata masyarakat Islam & menang pada Pemilu seperti terjadi di Mesir pasca Husni Mubarak, pasti sebagian dari kita menolak bukan?
Dengan Pilkada oleh DPRD, yg didahului Pemilu Legislatif yg dipilih secara langsung & jurdil, maka keseimbangan politik tersebut akan mulai kita tata kembali.
Penulis: Haris Rusly
Petisi 28
Komunikasi Politik, Konsensus dan Distribusi Kekuasaan
Posted on Tidak ada komentarDinamika politik nasional menjadi arena momok dinamis dalam proses konsolidasi demokrasi. Ketika Prabowo kalah dalam pertarungan politik melawan Jokowi atas kemenangan pilpres kini memunculkan banyak teka-teki.
Spekulasi politik Indonesia macam-macam, bahkan ada yang memprediksi Indonesia akan terbelah, daerah-daerah seperti Papua, Aceh dan Maluku akan membentuk negara sendiri karena kekuatan sipil tidak akan mampu menyatukan kehendak rakyat NKRI. Ada juga spekulasi bahwa kemenangan Jokowi adalah akhir dari proses politik bagi Prabowo karena kekalahannya pada pilpres merupakan bentuk kelemahan dan kemunduran konsolidasi tapi ternyata sampai hari ini Prabowo muncul dengan gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) sementara Jokowi dengan poros tandingannya yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Proses politik berlanjut tidak hanya berhenti pada kemenangan Jokowi sebagai presiden. Justru poros Koalisi Merah Putih (KMP) membangun kekuatan dengan mengkonsolidasi kekuatan parlemen dari partai-partai yang tergabung, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS semuanya bulat mendukung garis perjuangan KMP sementara partai Demokrat membangun komunikasi bertingkat, berlapis, simbolik dan berusaha menyembunyikan identitas keberpihakannya. Dalam beberapa kesempatan isu pertemuan SBY dan Megawati menjadi hangat, banyak yang memperkirakan akan ada rujuk politik untuk mengamankan parleman agar Puan Maharani bisa menjadi ketua DPR-RI.
Ruhut sebagai bagian penting dari dinamika politik dalam menentukan elastisitas posisi partai Demokrat yang bergabung mendukung Jokowi sementara Ibas dan Nurhayati Assegaf menjadi pendukung Prabowo bersama barisannya. Kehadiran posisi demokrat dalam dua sikap, pertama SBY siap bertemu Megawati dan kedua posisi Demokrat berada pada dua kubu yang bertarung. Disini SBY dan Megawati mulai awal proses konsolidasi pilpres sampai hari ini isu pertemuan dengan Megawati tidak kunjung tercapai membuat dinamika politik dan komunikasi menjadi terbelah, susah ditebak namun jelas posisi dan proporsi masing-masing pihak tidak bisa saling mengganggu.
Proses kemunikasi politik yang buntu antara SBY dan Megawati membuat kondisi politik bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terjepit di DPR pertama kalah dengan undang-undang MD3 yang menetapkan anggota DPR dipilih secara demokratis yang sebelumnya ditentukan partai pemenang pemilu. Dampak selanjutnya saat pemilihan ketua DPR tidak ada pertemuan kedua tokoh tersebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali gigit jari karena Koalisi Merah Putih (KMP) memenangkan ketua DPR dan seluruh wakil ketuanya dengan terpilihnya Setia Novanto (Golkar), wakil ketua Fahri Hamzah (PKS), Wakil Ketua Fadli Zon (Gerindra), Wakil Ketua Agus Hermanto (Demokrat), wakil ketua Iwan Kurniawan (PAN).
Kemenangan berturut-turut diraih Koalisi Merah Putih (KMP) dengan kembali menetapkan Undang-Undang Pilkada no.1 tahun 2014, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali gigit jari karana peluang untuk melawan KMP kembali tersumbat buntungnya Koalisi Merah Putih (KMP) berlanjut memenangkan pimpinan MPR. Koalisi Indonesia Hebat Akhirnya membentuk poros DPR tandingan sampai kemarin (10/11) baru bisa menghentikan dualisme kepemimpinan DPR karena sudah terlanjur kalah maka lebih baik menggunakan mekanisme radikal dengan poros politik gonjang-ganjing agar publik muak dan marah pada DPR sehingga semua pihak kena getahnya. Wajar jika Koalisi Merah Putih (KMP) melunak untuk saling berbagi kekuasaan demi alasan bangsa dan rakyat atau sebenarnya bagi-bagi jatah kursi alat kelengkapan dewan (AKD).
Konsensi dan Distribusi Kekuasaan
Konsensus yang dilakukan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesi Hebat (KIH) alias islah mencapai titik temu karena kepentingan keduanya terpenuhi, yang satu ingin mendapat jatah jabatan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) sementara yang kedua sudah meraihnya dan ingin proses demokrasi lebih menyorot ke kinerja DPR dan kebinet kerja Jokowi-JK. Dari pada DPR stagnan dan mendapat guncingan publik karena tidak melakukan kinerja, tidak menyorot secara serius pemerintah yang bisa jadi melanggar tatib negara. Tiga fungsi DPR, legislasi, bagetting dan pengawasan dapat berjalan lancar jika kondisi di DPR kondusif, inilah kondisi ril yang dapat mempertemukan kepentingan semua pihak yang bertikai tiap hari di media, tapi sebelum-sebelumnya karena kondsi masih bisa steril semua pihak melakukan serang ke lawan-lawannya secara massif. Proses konsolidasi dan islah terjadi sebelum-sebelumnya juga ada proses negosiasi dan komunikasi politik secara intens untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak baik pertemuan JK dengan Ical, pertemuan Setia Novanto dengan Pramono Anung dan beberapa pertemuan yang tidak sempat tersiar kepublik.
Berbeda jauh dengan Megawati dan SBY yang sampai hari ini hanya prediksi dan teka-teki saja yang muncul bahwa keduanya akan ketemu. Puan selalu mengatakan dalam waktu dekat keduanya akan ketemu sementara Ruhut berujar SBY siap bertemu namun waktu berlalu sudah tidak jelas kabarnya. Dua kondisi ini memperlihatkan kepada publik bahwa proses konsolidasi politik harus clear komunikasi, konsensus politik dan proses distribusi kekuasaan baru ada pembicaraan islah. Penulis tidak bisa menabak apa isi hati kedua tokoh tersebut namun yang terpenting membaca fenomena sosial yang muncul lewat komunikasi politik maupun fakta politik atas kekalahn Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan pertimbangan logis kebuntuan komunikasi SBY dan Megawati melahirkan kekalahan berturut-turut sementara islah Koalisi Indonesia Hebat karena logika consensus, bargaining dan komunikasi politik berjalan dinamis.
Sementara kondisi PPP, partai kakbah ini mencoba membangun arus dan gaya politik yang sama dengan partai demokrat, dan partai Golkar dengan bermain dua kaki tapi harus kalah di penentuan pimpinan MPR karena gagal melakukan konsolidasi partai justru yang muncul konflik internalnya. Untungnya PPP masih mendapat satu jatah menteri, menteri agama Dr.Lukman Hakim. Kebuntuan gaya politik PPP karena konsensus politik yang dibangun gagal dikawal dengan kekuatan komunikasi politik yang sehat karena konflik internal menguras tenaga dalam proses lobi-lobi politik selain itu kekuatan politik PPP yang masih tergolong partai kelas bawah susah membangun gaya politik demokrat dan Golkar karena proses konsensus politik dan distribusi kekuasaan harus berdasar pada standar kekuatan yang dimiliki jika ada yang melompati garis standar harus tetap normal tidak melampaui batas maksimal.
Oleh: Bahtiar Ali Rambangeng
Spekulasi politik Indonesia macam-macam, bahkan ada yang memprediksi Indonesia akan terbelah, daerah-daerah seperti Papua, Aceh dan Maluku akan membentuk negara sendiri karena kekuatan sipil tidak akan mampu menyatukan kehendak rakyat NKRI. Ada juga spekulasi bahwa kemenangan Jokowi adalah akhir dari proses politik bagi Prabowo karena kekalahannya pada pilpres merupakan bentuk kelemahan dan kemunduran konsolidasi tapi ternyata sampai hari ini Prabowo muncul dengan gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) sementara Jokowi dengan poros tandingannya yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Proses politik berlanjut tidak hanya berhenti pada kemenangan Jokowi sebagai presiden. Justru poros Koalisi Merah Putih (KMP) membangun kekuatan dengan mengkonsolidasi kekuatan parlemen dari partai-partai yang tergabung, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS semuanya bulat mendukung garis perjuangan KMP sementara partai Demokrat membangun komunikasi bertingkat, berlapis, simbolik dan berusaha menyembunyikan identitas keberpihakannya. Dalam beberapa kesempatan isu pertemuan SBY dan Megawati menjadi hangat, banyak yang memperkirakan akan ada rujuk politik untuk mengamankan parleman agar Puan Maharani bisa menjadi ketua DPR-RI.
Ruhut sebagai bagian penting dari dinamika politik dalam menentukan elastisitas posisi partai Demokrat yang bergabung mendukung Jokowi sementara Ibas dan Nurhayati Assegaf menjadi pendukung Prabowo bersama barisannya. Kehadiran posisi demokrat dalam dua sikap, pertama SBY siap bertemu Megawati dan kedua posisi Demokrat berada pada dua kubu yang bertarung. Disini SBY dan Megawati mulai awal proses konsolidasi pilpres sampai hari ini isu pertemuan dengan Megawati tidak kunjung tercapai membuat dinamika politik dan komunikasi menjadi terbelah, susah ditebak namun jelas posisi dan proporsi masing-masing pihak tidak bisa saling mengganggu.
Proses kemunikasi politik yang buntu antara SBY dan Megawati membuat kondisi politik bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terjepit di DPR pertama kalah dengan undang-undang MD3 yang menetapkan anggota DPR dipilih secara demokratis yang sebelumnya ditentukan partai pemenang pemilu. Dampak selanjutnya saat pemilihan ketua DPR tidak ada pertemuan kedua tokoh tersebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali gigit jari karena Koalisi Merah Putih (KMP) memenangkan ketua DPR dan seluruh wakil ketuanya dengan terpilihnya Setia Novanto (Golkar), wakil ketua Fahri Hamzah (PKS), Wakil Ketua Fadli Zon (Gerindra), Wakil Ketua Agus Hermanto (Demokrat), wakil ketua Iwan Kurniawan (PAN).
Kemenangan berturut-turut diraih Koalisi Merah Putih (KMP) dengan kembali menetapkan Undang-Undang Pilkada no.1 tahun 2014, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali gigit jari karana peluang untuk melawan KMP kembali tersumbat buntungnya Koalisi Merah Putih (KMP) berlanjut memenangkan pimpinan MPR. Koalisi Indonesia Hebat Akhirnya membentuk poros DPR tandingan sampai kemarin (10/11) baru bisa menghentikan dualisme kepemimpinan DPR karena sudah terlanjur kalah maka lebih baik menggunakan mekanisme radikal dengan poros politik gonjang-ganjing agar publik muak dan marah pada DPR sehingga semua pihak kena getahnya. Wajar jika Koalisi Merah Putih (KMP) melunak untuk saling berbagi kekuasaan demi alasan bangsa dan rakyat atau sebenarnya bagi-bagi jatah kursi alat kelengkapan dewan (AKD).
Konsensi dan Distribusi Kekuasaan
Konsensus yang dilakukan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesi Hebat (KIH) alias islah mencapai titik temu karena kepentingan keduanya terpenuhi, yang satu ingin mendapat jatah jabatan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) sementara yang kedua sudah meraihnya dan ingin proses demokrasi lebih menyorot ke kinerja DPR dan kebinet kerja Jokowi-JK. Dari pada DPR stagnan dan mendapat guncingan publik karena tidak melakukan kinerja, tidak menyorot secara serius pemerintah yang bisa jadi melanggar tatib negara. Tiga fungsi DPR, legislasi, bagetting dan pengawasan dapat berjalan lancar jika kondisi di DPR kondusif, inilah kondisi ril yang dapat mempertemukan kepentingan semua pihak yang bertikai tiap hari di media, tapi sebelum-sebelumnya karena kondsi masih bisa steril semua pihak melakukan serang ke lawan-lawannya secara massif. Proses konsolidasi dan islah terjadi sebelum-sebelumnya juga ada proses negosiasi dan komunikasi politik secara intens untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak baik pertemuan JK dengan Ical, pertemuan Setia Novanto dengan Pramono Anung dan beberapa pertemuan yang tidak sempat tersiar kepublik.
Berbeda jauh dengan Megawati dan SBY yang sampai hari ini hanya prediksi dan teka-teki saja yang muncul bahwa keduanya akan ketemu. Puan selalu mengatakan dalam waktu dekat keduanya akan ketemu sementara Ruhut berujar SBY siap bertemu namun waktu berlalu sudah tidak jelas kabarnya. Dua kondisi ini memperlihatkan kepada publik bahwa proses konsolidasi politik harus clear komunikasi, konsensus politik dan proses distribusi kekuasaan baru ada pembicaraan islah. Penulis tidak bisa menabak apa isi hati kedua tokoh tersebut namun yang terpenting membaca fenomena sosial yang muncul lewat komunikasi politik maupun fakta politik atas kekalahn Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan pertimbangan logis kebuntuan komunikasi SBY dan Megawati melahirkan kekalahan berturut-turut sementara islah Koalisi Indonesia Hebat karena logika consensus, bargaining dan komunikasi politik berjalan dinamis.
Sementara kondisi PPP, partai kakbah ini mencoba membangun arus dan gaya politik yang sama dengan partai demokrat, dan partai Golkar dengan bermain dua kaki tapi harus kalah di penentuan pimpinan MPR karena gagal melakukan konsolidasi partai justru yang muncul konflik internalnya. Untungnya PPP masih mendapat satu jatah menteri, menteri agama Dr.Lukman Hakim. Kebuntuan gaya politik PPP karena konsensus politik yang dibangun gagal dikawal dengan kekuatan komunikasi politik yang sehat karena konflik internal menguras tenaga dalam proses lobi-lobi politik selain itu kekuatan politik PPP yang masih tergolong partai kelas bawah susah membangun gaya politik demokrat dan Golkar karena proses konsensus politik dan distribusi kekuasaan harus berdasar pada standar kekuatan yang dimiliki jika ada yang melompati garis standar harus tetap normal tidak melampaui batas maksimal.
Oleh: Bahtiar Ali Rambangeng
Kartu Sakti, Gagalnya Revolusi Mental Tahap Awal
Posted on Tidak ada komentarTiga kartu yang diperkenalkan oleh Jokowi-JK, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bentuk produk program yang diuji coba di Jakarta dan sampai saat ini hasilnya juga belum jelas.
Bahkan beberapa kasus dan temuan di masyarakat kepala sekolah tidak mengenali siapa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga terjadi penyimpangan yang kaya menerima dan yang miskin melarat selain itu kasus kematian anak di rumah sakit Koja Jakarta (2014) karena tidak terlayani dan mendapat perlindungan pemerintah menjadi PR yang sulit menjastifikasi bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah sukses menjawab persoalan kematian anak dan ibu maupun penyakit masyarakat.
Menurut pemerintah ada tiga penerima ketiga kartu tersebut, yang miskin sekali, miskin dan hampir miskin dengan jumlah anggaran tahap pertama 5 trilyun dan cetak sejuta kartu. Untuk kategori penerima dengan kategori hampir miskin saat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah pasti statusnya berubah menjadi miskin dan posisi hampir miskin akan berganti dari masyarakat yang tidak masuk kategori hampir miskin menjadi hampir miskin karena dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mempengaruhi pengeluaran harian masyarakat khsususnya pembiayaan pada kebutuhan pangan dan sandang yang secara otomatis berdampak pada ekonomi masyarakat kelas menengah.
Kartu-kartu ini sebenarnya masih simpang siur, membingungkan publik apalagi setelah Yusril Ihsa Mahendra mengkritik bahwa prodak hukum dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut belum jelas, Puan berdalih bahwa sudah presiden bisa mengeluarkan inpres dan kepres padahal setelah reformasi inpres dan kepres statusnya bukan lagi kebijakan yang punya keuatan hukum sama seperti di masa Soekarno maupun Soeharto fungsinya hanya pada pengangkatan dan pemberhentian pejabat.
Wajarlah jika pakar hukum tata negara Yusril berdalih bahwa mengurus negara tidak sama mengurus rumah tangga atau warung, apa yang ada di kepala bisa langsung dilaksanakan jika hanya mengurus warung atau rumah tangga tapi jika negara harus jelas prodak hukum yang mendasarinya.
Sumber anggaran ketiga kartu tersebut dari CSR perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ungkapan Mensesneg Pratikno namun setelah dikritisi oleh Yusril kebijakan akhirnya berubah anggaran pembiayayaan ketiga kartu bersumber dari APBN atau melanjutkan program BPJS pemerintahan SBY. Tentu saja keinginan kerja, kerja, kerja pemerintahan Jokowi-JK dalam mempercepat pembangunan menjadi dilematis karena program-programnya tidak matang dalam perencanaan, prodak hukum dan sumber keuangan sehingga melahirkan polemik baru bukan justru mempercepat pembangunan namun menambah masalah baru. Inilah model kerja blusukan yang krasak-krusuk, kerja cepat minus perencanaan dan agenda yang matang membuat semua prodak tiarap.
Kartu Sakti dan Gagalnya Revolusi Mental Tahap Awal.
Foto: viva.co.id
Kartu Sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pemerintahan Jokowi-JK yang akan di produksi sekitar 1 juta merupakan hadiah gratis bagi masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin. Pemberian kartu ini menuai dilema karena program yang sebelumnya menjadi janji kampanye dulunya bermuatan kerakyatan sekarang kerakyatannya tinggal beberapa persen selebihnya adalah politisasi program, program ini yang intinya ingin memperbaiki masyarakat justru bermasalah karena saat ingin diprodak sudah bermunculan isu sandingan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) artinya pemerintahan Jokowi-JK mempolitisasi program pro rakyat menjadi program gratis agar rakyat tidak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Politisasi program Kartu Sakti Jokowi-JK tersebut berdampak langsung pada mentalitas dan mindset masyarakat dan bangsa, proses pemberian Kartu Saktu tidak lain adalah sogokan pemerintahan untuk rakyat agar tidak terlibat seperi mahasiswa mendome atau menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentus saja proses ini menjadi meruntuhkan agenda utama pemerintahan Jokowi_JK untuk menggalang kekuatan bangsa menata mental menjadi lebih baik dengan adigium revolusi mental.
Disini yang terjadi justru mental publik menjadi dirusak, mental pemerintah dilematis dan mahasiswa harus merevolusi mental pemerintah agar tidak memproduk kebijakan salah kaprah, salah arah dan konteksnya transaksional karena jelas perilaku itu mengindikasikan minimnya mental berkarakter.
Analisis lebih lanjut produk pemerintah dengan adanya insentif kartu sakti dan transaksi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kemiskinan akan bertambah bahkan yang sebelumnya disebut hampir miskin akan menjadi miskin, yang miskin akan menjadi semakin miskin karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berdampak secara massif pada kebutuhan harian masyarakat, baik makanan, minuman, transportasi maupun kontrak dan sewa rumah semuanya akan semakin mahal jika ini terjadi kebutuhan anggaran akan membengkak 3 kali lipat sementara kartu sakti Jokowi-JK hanya pelengkap penderitaan saat. Ini menjadi indikator revolusi mental dan kartu sakti vs kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi dilematis dan minus karakter revolusi mental.
Hal paling berbahaya dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mental masyarakat yang dulunya gotong royong menjadi individualis. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) era kepemimpinan SBY menjadi catatan penting dengan adanya bantuan ini masyarakat penerima dan yang tidak menerima mengalami konflik batin secara tidak langsung, saat ada kerjasama di tingkat kelurahan atau desa maupun RT, masyarakat yang tidak menerima mengungkapkan 'biar penerima BLT saja yang mengerjakan pembersihan kampung karena sudah di gaji pemerintah', ini dampak yang sangat berbahaya karena masyarakat kita akhirnya kehilangan solidaritas sosial, gotong royong karena mindset masyarakat bahwa penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan kalau dikaitkan dengan program pemerintahan Jokowi-JK merupakan BLT jilid dua hanya modus berbeda karena menggunakan kartu sakti tapi hakekatnya sama saja.
Bukannya merevolusi mental masyarakat justru merusak mentalitas berkarakter yang ada sebelumnya. Harusnya pemerintah memperkuat agenda penguatan ekonomi masyarakat dengan menghadirkan bentuk kreativitas ekonomi dengan adanya pelembagaan koperasi, pembinaan masyarakat pedesaan dengan program 1 milyar perdesa sehingga program-program yang lahir berdasarkan kondisi daerah jangan menyamakan produk seluruh indonesia karena jika menyamakan sama saja membangun sebuah sistem pembangunan salah sasaran, misalnya DKI Jakarta tidak perlu lagi kartu karena sudah ada kartu jakarta, akhirnya dengan menambah kartu menjadi dua maka semakin runyamlah sistem dan manajemen pengelolaan program, perlu pola sinergis dan sebagainya.
Penerima bantuan masyarakat cukup yang miskin masyarakat dengan miskin mutlak (mutlak foor) seperti orang tua miskin yang tidak bisa bekerja sementara yang relatif foor diciptakan lapangan pekerjaan karena mereka masih bisa bekerja Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) silahkan di uji ciba tetapi banyak daerah lebih baik dari pada menerima kartu-kartuan karena pelayanan kesehatan sudah berjalan sejak lama.
Alasan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah tidak perlu diperpanjang lagi pemerintah harusnya mempertegas pada pengusaha yang mengelola sektor minyak kita agar negara diuntungkan bukan malah dirampas hak kepemilikan bangsa. Jika pengusaha tidak mampu menjalankan maka secara otomatis minggir dari negeri ini atau buat MOU baru agar bentuk kebijakan pengelolaan minyak, tambang dan seluruh sektor perpajakan bisa menjawab kebutuhan bangsa agar negara bisa mengantisipasi dampak krisis karena bahan bakar minyak (BBM). Selain itu memangkas mafia yang bergerak di sektor migas agar kebocoran anggaran disektor migas bisa menajdi penambal atas lesunya ekonomi bangsa.
Oleh: Bahtiar Ali Rambangeng
Bahkan beberapa kasus dan temuan di masyarakat kepala sekolah tidak mengenali siapa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga terjadi penyimpangan yang kaya menerima dan yang miskin melarat selain itu kasus kematian anak di rumah sakit Koja Jakarta (2014) karena tidak terlayani dan mendapat perlindungan pemerintah menjadi PR yang sulit menjastifikasi bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah sukses menjawab persoalan kematian anak dan ibu maupun penyakit masyarakat.
Menurut pemerintah ada tiga penerima ketiga kartu tersebut, yang miskin sekali, miskin dan hampir miskin dengan jumlah anggaran tahap pertama 5 trilyun dan cetak sejuta kartu. Untuk kategori penerima dengan kategori hampir miskin saat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah pasti statusnya berubah menjadi miskin dan posisi hampir miskin akan berganti dari masyarakat yang tidak masuk kategori hampir miskin menjadi hampir miskin karena dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mempengaruhi pengeluaran harian masyarakat khsususnya pembiayaan pada kebutuhan pangan dan sandang yang secara otomatis berdampak pada ekonomi masyarakat kelas menengah.
Kartu-kartu ini sebenarnya masih simpang siur, membingungkan publik apalagi setelah Yusril Ihsa Mahendra mengkritik bahwa prodak hukum dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut belum jelas, Puan berdalih bahwa sudah presiden bisa mengeluarkan inpres dan kepres padahal setelah reformasi inpres dan kepres statusnya bukan lagi kebijakan yang punya keuatan hukum sama seperti di masa Soekarno maupun Soeharto fungsinya hanya pada pengangkatan dan pemberhentian pejabat.
Wajarlah jika pakar hukum tata negara Yusril berdalih bahwa mengurus negara tidak sama mengurus rumah tangga atau warung, apa yang ada di kepala bisa langsung dilaksanakan jika hanya mengurus warung atau rumah tangga tapi jika negara harus jelas prodak hukum yang mendasarinya.
Sumber anggaran ketiga kartu tersebut dari CSR perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ungkapan Mensesneg Pratikno namun setelah dikritisi oleh Yusril kebijakan akhirnya berubah anggaran pembiayayaan ketiga kartu bersumber dari APBN atau melanjutkan program BPJS pemerintahan SBY. Tentu saja keinginan kerja, kerja, kerja pemerintahan Jokowi-JK dalam mempercepat pembangunan menjadi dilematis karena program-programnya tidak matang dalam perencanaan, prodak hukum dan sumber keuangan sehingga melahirkan polemik baru bukan justru mempercepat pembangunan namun menambah masalah baru. Inilah model kerja blusukan yang krasak-krusuk, kerja cepat minus perencanaan dan agenda yang matang membuat semua prodak tiarap.
Kartu Sakti dan Gagalnya Revolusi Mental Tahap Awal.
Foto: viva.co.id
Kartu Sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pemerintahan Jokowi-JK yang akan di produksi sekitar 1 juta merupakan hadiah gratis bagi masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin. Pemberian kartu ini menuai dilema karena program yang sebelumnya menjadi janji kampanye dulunya bermuatan kerakyatan sekarang kerakyatannya tinggal beberapa persen selebihnya adalah politisasi program, program ini yang intinya ingin memperbaiki masyarakat justru bermasalah karena saat ingin diprodak sudah bermunculan isu sandingan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) artinya pemerintahan Jokowi-JK mempolitisasi program pro rakyat menjadi program gratis agar rakyat tidak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Politisasi program Kartu Sakti Jokowi-JK tersebut berdampak langsung pada mentalitas dan mindset masyarakat dan bangsa, proses pemberian Kartu Saktu tidak lain adalah sogokan pemerintahan untuk rakyat agar tidak terlibat seperi mahasiswa mendome atau menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentus saja proses ini menjadi meruntuhkan agenda utama pemerintahan Jokowi_JK untuk menggalang kekuatan bangsa menata mental menjadi lebih baik dengan adigium revolusi mental.
Disini yang terjadi justru mental publik menjadi dirusak, mental pemerintah dilematis dan mahasiswa harus merevolusi mental pemerintah agar tidak memproduk kebijakan salah kaprah, salah arah dan konteksnya transaksional karena jelas perilaku itu mengindikasikan minimnya mental berkarakter.
Analisis lebih lanjut produk pemerintah dengan adanya insentif kartu sakti dan transaksi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kemiskinan akan bertambah bahkan yang sebelumnya disebut hampir miskin akan menjadi miskin, yang miskin akan menjadi semakin miskin karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berdampak secara massif pada kebutuhan harian masyarakat, baik makanan, minuman, transportasi maupun kontrak dan sewa rumah semuanya akan semakin mahal jika ini terjadi kebutuhan anggaran akan membengkak 3 kali lipat sementara kartu sakti Jokowi-JK hanya pelengkap penderitaan saat. Ini menjadi indikator revolusi mental dan kartu sakti vs kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi dilematis dan minus karakter revolusi mental.
Hal paling berbahaya dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mental masyarakat yang dulunya gotong royong menjadi individualis. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) era kepemimpinan SBY menjadi catatan penting dengan adanya bantuan ini masyarakat penerima dan yang tidak menerima mengalami konflik batin secara tidak langsung, saat ada kerjasama di tingkat kelurahan atau desa maupun RT, masyarakat yang tidak menerima mengungkapkan 'biar penerima BLT saja yang mengerjakan pembersihan kampung karena sudah di gaji pemerintah', ini dampak yang sangat berbahaya karena masyarakat kita akhirnya kehilangan solidaritas sosial, gotong royong karena mindset masyarakat bahwa penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan kalau dikaitkan dengan program pemerintahan Jokowi-JK merupakan BLT jilid dua hanya modus berbeda karena menggunakan kartu sakti tapi hakekatnya sama saja.
Bukannya merevolusi mental masyarakat justru merusak mentalitas berkarakter yang ada sebelumnya. Harusnya pemerintah memperkuat agenda penguatan ekonomi masyarakat dengan menghadirkan bentuk kreativitas ekonomi dengan adanya pelembagaan koperasi, pembinaan masyarakat pedesaan dengan program 1 milyar perdesa sehingga program-program yang lahir berdasarkan kondisi daerah jangan menyamakan produk seluruh indonesia karena jika menyamakan sama saja membangun sebuah sistem pembangunan salah sasaran, misalnya DKI Jakarta tidak perlu lagi kartu karena sudah ada kartu jakarta, akhirnya dengan menambah kartu menjadi dua maka semakin runyamlah sistem dan manajemen pengelolaan program, perlu pola sinergis dan sebagainya.
Penerima bantuan masyarakat cukup yang miskin masyarakat dengan miskin mutlak (mutlak foor) seperti orang tua miskin yang tidak bisa bekerja sementara yang relatif foor diciptakan lapangan pekerjaan karena mereka masih bisa bekerja Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) silahkan di uji ciba tetapi banyak daerah lebih baik dari pada menerima kartu-kartuan karena pelayanan kesehatan sudah berjalan sejak lama.
Alasan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah tidak perlu diperpanjang lagi pemerintah harusnya mempertegas pada pengusaha yang mengelola sektor minyak kita agar negara diuntungkan bukan malah dirampas hak kepemilikan bangsa. Jika pengusaha tidak mampu menjalankan maka secara otomatis minggir dari negeri ini atau buat MOU baru agar bentuk kebijakan pengelolaan minyak, tambang dan seluruh sektor perpajakan bisa menjawab kebutuhan bangsa agar negara bisa mengantisipasi dampak krisis karena bahan bakar minyak (BBM). Selain itu memangkas mafia yang bergerak di sektor migas agar kebocoran anggaran disektor migas bisa menajdi penambal atas lesunya ekonomi bangsa.
Oleh: Bahtiar Ali Rambangeng
Lowongan Kerja Staf Ahli DPR-RI Palsu!
Posted on Tidak ada komentar
Tidak jelas apa motif dari penipuan ini. Tapi yang pasti, momentum pergantian anggota legislatif mampu membuat sejumlah orang terkecoh oleh informasi ini. Sejumlah Pencaker dikabarkan ada yang sudah memasukkan lamarannya dan mendatangi sekretariat DPR-RI. Pasalnya konten pengumuman terlihat cukup rapi, runut dan meyakinkan.
"Sekitar 50 orang datang ke sini, ada yang dari daerah juga datang. Kasihan sih, tapi mau bagaimana lagi," ujar Rudi salah seorang staf DPR-RI seperti dilansir Merdeka.com.
Berikut format BBM itu:
“INFORMASIKAN LOWONGAN KERJA
Dibutuhkan segera Staff Ahli (TA) dan Sekretaris Anggota DPR RI (Sespri)
Silahkan Datang serta Lampirkan Lamaran Kerja yang di tujukan ke Alamat:
Kantor DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270. Gedung Nusantara III
PERSYARATAN :
☞ CV (Data Riwayat Hidup) & Foto Copy Ijasah, KTP.
☞ Copy Ijazah s1 u/TA - SMA Sederajat u/Sekpri, Copy SKCK, Copy KTP, Copy SK Kesehatan, Pas Foto Ukuran 4x6= 1lbr dan 3x4= 1lbr.
☞ Pendidikan SMA/SMK s/d D3untuk Sespri disetiap jenjang.
☞ Pendidikan S1 s/d S2 segala Jurusan untuk TA
☞ Prioritas Wanita usia Maksimal 30 thn untuk Sespri
☞ Pria/Wanita usai Maksimal 37 thn untuk TA
☞ Pakaian Bebas Rapih
Salary :
☞ Salary for TA US$ 750,00. (Rp 8,2 Juta.)
☞ Salary for Sekpri US$ 500,00. (Rp 5,5 juta)
Pembukaan Ke VII untuk Bulan Agustus.
Walk Interview :
19 - 29 Agustus 2014
Pukul 09:00 wib
di Gedung Nusantara III
DPR RI Senayan.
Tolong di Share ke Teman-teman ya, siapa tau ada yang membutuhkan.”
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, para Pencaker sebaiknya mengecek website DPR-RI dengan alamat url http://www.dpr.go.id. Ternyata Sekretariat Jendral sudah mencium kabar penipuan ini, sehingga di halaman depan website mereka langsung terpampang pengumuman untuk mengantisipasi informasi palsu ini.
“PENGUMUMAN
Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa berita "Rekrutmen Staff Ahli (TA) dan Sekretaris Anggota DPR RI (Sespri)" yang akan dilaksanakan pada 19 - 29 Agustus 2014 melalui berbagai media informasi adalah TIDAK BENAR atau PENIPUAN.
Sekretariat Jenderal DPR RI selalu menyampaikan informasi rekrutmen secara resmi melalui situs: www.dpr.go.id yang bersifat terbuka untuk umum. Saat ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum merencanakan untuk mengadakan rekrutmen.
Kami menyarankan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berita sejenis di masa yang akan datang agar terhindar dari modus penipuan.
Sekretariat Jenderal DPR RI.”
Buat anda yang telah mendapatkan berita koreksi ini, diharap juga untuk menyebarkannya lewat BBM, untuk mengantisipasi dan meralat pesan berantai lowongan kerja palsu yang menyesatkan itu. Agar tidak ada saudara atau kerabat khususnya dari daerah menjadi sia-sia waktu, materi dan tenaganya datang ke Jakarta.
UU MD3 dan Lonte Politik
Posted on Tidak ada komentarBela negara, seperti yang diamanatkan UUD 1945 merupakan hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Namun ketika kita berbicara dalam konteks etnik Tionghoa, nampaknya antara orang Tionghoa Indonesia dengan dunia kemiliteran masih sering dipersepsikan sebagai dua entitas yang terpisah, saling berjauhan. Begitulah yang disampaikan Hardy Stefanus, Ketua Umum DPP Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Gema INTI) dalam siaran berita yang dikirimkan ke redaksi ipublika.com.
Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Gema INTI) dan Yayasan Nabil (Nation Building) bekerja sama Penerbit Buku Kompas (PBK) dan Universitas Pertahanan Indonesia menggelar peluncuran dan diskusi buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia. Acara Peluncuran dan Diskusi Buku pada hari Kamis, (4/12) di Gedung Joang ‘45, Jl. Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat.
Narasumber yang dihadirkan adalah Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, dan Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E dari Pangdam Jaya, Dr. Jaleswari Pramodhawardani sebagai Pengamat Militer LIPI, serta dimoderatori oleh Ulung Rusman, Alumnus Lemhannas.
Hardy Stefanus menjelaskan bahwa Buku “Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia” yang digagas oleh Ketua Pendiri Yayasan Nabil, Drs Eddie Lembong mengungkap fakta sejarah yang tak banyak diketahui. Salah satu diantaranya adalah keterlibatan warga Tionghoa dalam berbagai aktivitas kemiliteran di Nusantara yang ternyata telah berlangsung lebih dari satu milenium. “Patriot-patriot berkulit kuning telah ikut berjuang bersama kaum pribumi sejak zaman pra-kolonial, kolonial, Perang Kemerdekaan RI (1945-1949), masa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966), sampai masa Operasi Seroja Timtim (1976). Banyak di antaranya kemudian dilupakan, namun ada juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Lebih lanjut Hardy juga menjelaskan Prajurit dan panglima Tionghoa—Totok maupun Peranakan—antara lain pernah ikut ambil bagian dalam aksi penyerbuan armada laut Jepara ke Malaka (abad ke-16); "Geger Pacinan" atau perang Jawa-Tionghoa melawan VOC-Belanda (abad ke-18); dan Perang Kongsi di Kalimantan Barat (abad ke-19). “Dalam sejarah kemiliteran Indonesia pernah ada: laskar "Pemberontak Tiong Hoa"; serta “Laskar Pemuda Tionghoa” yang mendukung Proklamasi 1945; tokoh John Lie, pahlawan Angkatan Laut yang kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional (2009). Demikian pula adanya para perwira Tionghoa alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dari matra darat, laut dan udara.”
Mantan presiden mahasiswa Universitas Tarumanegara ini juga mengungkapkan bahwa buku ini diharapkan bisa memotivasi pemuda-pemuda etnik Tionghoa untuk masuk ke dalam institusi TNI. “Dalam berbagai kesempatan, TNI sudah membuka pintu lebar-lebar, namun animo yang diberikan oleh generasi muda etnik Tionghoa belum menggembirakan lanjutnya itu Alangkah indahnya apabila penjaga Ibu Pertiwi di darat laut dan udara semakin banyak diisi oleh pemuda pemudi Tionghoa. Dengan kata lain, buku ini diharapkan akan membawa secercah kontribusi pada proses Nation Building kita,” tutupnya. (phb/kr)
Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Gema INTI) dan Yayasan Nabil (Nation Building) bekerja sama Penerbit Buku Kompas (PBK) dan Universitas Pertahanan Indonesia menggelar peluncuran dan diskusi buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia. Acara Peluncuran dan Diskusi Buku pada hari Kamis, (4/12) di Gedung Joang ‘45, Jl. Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat.
Narasumber yang dihadirkan adalah Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, dan Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E dari Pangdam Jaya, Dr. Jaleswari Pramodhawardani sebagai Pengamat Militer LIPI, serta dimoderatori oleh Ulung Rusman, Alumnus Lemhannas.
Hardy Stefanus menjelaskan bahwa Buku “Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia” yang digagas oleh Ketua Pendiri Yayasan Nabil, Drs Eddie Lembong mengungkap fakta sejarah yang tak banyak diketahui. Salah satu diantaranya adalah keterlibatan warga Tionghoa dalam berbagai aktivitas kemiliteran di Nusantara yang ternyata telah berlangsung lebih dari satu milenium. “Patriot-patriot berkulit kuning telah ikut berjuang bersama kaum pribumi sejak zaman pra-kolonial, kolonial, Perang Kemerdekaan RI (1945-1949), masa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966), sampai masa Operasi Seroja Timtim (1976). Banyak di antaranya kemudian dilupakan, namun ada juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Lebih lanjut Hardy juga menjelaskan Prajurit dan panglima Tionghoa—Totok maupun Peranakan—antara lain pernah ikut ambil bagian dalam aksi penyerbuan armada laut Jepara ke Malaka (abad ke-16); "Geger Pacinan" atau perang Jawa-Tionghoa melawan VOC-Belanda (abad ke-18); dan Perang Kongsi di Kalimantan Barat (abad ke-19). “Dalam sejarah kemiliteran Indonesia pernah ada: laskar "Pemberontak Tiong Hoa"; serta “Laskar Pemuda Tionghoa” yang mendukung Proklamasi 1945; tokoh John Lie, pahlawan Angkatan Laut yang kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional (2009). Demikian pula adanya para perwira Tionghoa alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dari matra darat, laut dan udara.”
Mantan presiden mahasiswa Universitas Tarumanegara ini juga mengungkapkan bahwa buku ini diharapkan bisa memotivasi pemuda-pemuda etnik Tionghoa untuk masuk ke dalam institusi TNI. “Dalam berbagai kesempatan, TNI sudah membuka pintu lebar-lebar, namun animo yang diberikan oleh generasi muda etnik Tionghoa belum menggembirakan lanjutnya itu Alangkah indahnya apabila penjaga Ibu Pertiwi di darat laut dan udara semakin banyak diisi oleh pemuda pemudi Tionghoa. Dengan kata lain, buku ini diharapkan akan membawa secercah kontribusi pada proses Nation Building kita,” tutupnya. (phb/kr)
Apa Peran Tionghoa Kepada Militer Indonesia?
Posted on Tidak ada komentarJakarta-Bela negara, seperti yang diamanatkan UUD 1945 merupakan hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Namun ketika kita berbicara dalam konteks etnik Tionghoa, nampaknya antara orang Tionghoa Indonesia dengan dunia kemiliteran masih sering dipersepsikan sebagai dua entitas yang terpisah, saling berjauhan. Begitulah yang disampaikan Hardy Stefanus, Ketua Umum DPP Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Gema INTI) dalam siaran berita yang dikirimkan ke redaksi ipublika.com.
Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Gema INTI) dan Yayasan Nabil (Nation Building) bekerja sama Penerbit Buku Kompas (PBK) dan Universitas Pertahanan Indonesia menggelar peluncuran dan diskusi buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia. Acara Peluncuran dan Diskusi Buku pada hari Kamis, (4/12) di Gedung Joang ‘45, Jl. Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat.
Narasumber yang dihadirkan adalah Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, dan Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E dari Pangdam Jaya, Dr. Jaleswari Pramodhawardani sebagai Pengamat Militer LIPI, serta dimoderatori oleh Ulung Rusman, Alumnus Lemhannas.
Hardy Stefanus menjelaskan bahwa Buku “Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia” yang digagas oleh Ketua Pendiri Yayasan Nabil, Drs Eddie Lembong mengungkap fakta sejarah yang tak banyak diketahui. Salah satu diantaranya adalah keterlibatan warga Tionghoa dalam berbagai aktivitas kemiliteran di Nusantara yang ternyata telah berlangsung lebih dari satu milenium. “Patriot-patriot berkulit kuning telah ikut berjuang bersama kaum pribumi sejak zaman pra-kolonial, kolonial, Perang Kemerdekaan RI (1945-1949), masa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966), sampai masa Operasi Seroja Timtim (1976). Banyak di antaranya kemudian dilupakan, namun ada juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Lebih lanjut Hardy juga menjelaskan Prajurit dan panglima Tionghoa—Totok maupun Peranakan—antara lain pernah ikut ambil bagian dalam aksi penyerbuan armada laut Jepara ke Malaka (abad ke-16); "Geger Pacinan" atau perang Jawa-Tionghoa melawan VOC-Belanda (abad ke-18); dan Perang Kongsi di Kalimantan Barat (abad ke-19). “Dalam sejarah kemiliteran Indonesia pernah ada: laskar "Pemberontak Tiong Hoa"; serta “Laskar Pemuda Tionghoa” yang mendukung Proklamasi 1945; tokoh John Lie, pahlawan Angkatan Laut yang kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional (2009). Demikian pula adanya para perwira Tionghoa alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dari matra darat, laut dan udara.”
Mantan presiden mahasiswa Universitas Tarumanegara ini juga mengungkapkan bahwa buku ini diharapkan bisa memotivasi pemuda-pemuda etnik Tionghoa untuk masuk ke dalam institusi TNI. “Dalam berbagai kesempatan, TNI sudah membuka pintu lebar-lebar, namun animo yang diberikan oleh generasi muda etnik Tionghoa belum menggembirakan lanjutnya itu Alangkah indahnya apabila penjaga Ibu Pertiwi di darat laut dan udara semakin banyak diisi oleh pemuda pemudi Tionghoa. Dengan kata lain, buku ini diharapkan akan membawa secercah kontribusi pada proses Nation Building kita,” tutupnya. (phb/kr)
Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Gema INTI) dan Yayasan Nabil (Nation Building) bekerja sama Penerbit Buku Kompas (PBK) dan Universitas Pertahanan Indonesia menggelar peluncuran dan diskusi buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia. Acara Peluncuran dan Diskusi Buku pada hari Kamis, (4/12) di Gedung Joang ‘45, Jl. Menteng Raya No 31, Jakarta Pusat.
Narasumber yang dihadirkan adalah Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, dan Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E dari Pangdam Jaya, Dr. Jaleswari Pramodhawardani sebagai Pengamat Militer LIPI, serta dimoderatori oleh Ulung Rusman, Alumnus Lemhannas.
Hardy Stefanus menjelaskan bahwa Buku “Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Dari Nusantara sampai Indonesia” yang digagas oleh Ketua Pendiri Yayasan Nabil, Drs Eddie Lembong mengungkap fakta sejarah yang tak banyak diketahui. Salah satu diantaranya adalah keterlibatan warga Tionghoa dalam berbagai aktivitas kemiliteran di Nusantara yang ternyata telah berlangsung lebih dari satu milenium. “Patriot-patriot berkulit kuning telah ikut berjuang bersama kaum pribumi sejak zaman pra-kolonial, kolonial, Perang Kemerdekaan RI (1945-1949), masa Konfrontasi Ganyang Malaysia (1963-1966), sampai masa Operasi Seroja Timtim (1976). Banyak di antaranya kemudian dilupakan, namun ada juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Lebih lanjut Hardy juga menjelaskan Prajurit dan panglima Tionghoa—Totok maupun Peranakan—antara lain pernah ikut ambil bagian dalam aksi penyerbuan armada laut Jepara ke Malaka (abad ke-16); "Geger Pacinan" atau perang Jawa-Tionghoa melawan VOC-Belanda (abad ke-18); dan Perang Kongsi di Kalimantan Barat (abad ke-19). “Dalam sejarah kemiliteran Indonesia pernah ada: laskar "Pemberontak Tiong Hoa"; serta “Laskar Pemuda Tionghoa” yang mendukung Proklamasi 1945; tokoh John Lie, pahlawan Angkatan Laut yang kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional (2009). Demikian pula adanya para perwira Tionghoa alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dari matra darat, laut dan udara.”
Mantan presiden mahasiswa Universitas Tarumanegara ini juga mengungkapkan bahwa buku ini diharapkan bisa memotivasi pemuda-pemuda etnik Tionghoa untuk masuk ke dalam institusi TNI. “Dalam berbagai kesempatan, TNI sudah membuka pintu lebar-lebar, namun animo yang diberikan oleh generasi muda etnik Tionghoa belum menggembirakan lanjutnya itu Alangkah indahnya apabila penjaga Ibu Pertiwi di darat laut dan udara semakin banyak diisi oleh pemuda pemudi Tionghoa. Dengan kata lain, buku ini diharapkan akan membawa secercah kontribusi pada proses Nation Building kita,” tutupnya. (phb/kr)
Langganan:
Postingan (Atom)