BWI Kota Medan: Amankan Tanah Wakaf Yang Belum Terdata

Medan, iPublika--Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Medan yang sudah dilantik pada tanggal 26 Februari 2015 lalu diminta mampu mengamankan tanah wakaf.

Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA, BWI Sumatera Utaa dalam sambutannya di Aula Kementrian Agama kota Medan, beberapa waktu lalu.

"Mengganti status tanah wakaf di atur sesuai dengan undang-undang, status wakaf tetap wakaf, tidak bisa berganti," ujarnya.

Menurut anggota Divisi Kelembagaan BWI Kota Medan, Syamsul Amri Siregar. STh.I, sebagai sarana ibadah dan sosial wakaf juga diperlukan untuk  mengangkat perekonomian masyarakat. 

"Tugas yang diamanahkan oleh pengurus BWI Kota Medan bukanlah hal yang mudah, berhubung persoalan tanah wakaf di kota medan sangat banyak yang belum didata, ditata dan dikelola," kata Syamsul.

"Jadi, tentunya sangat diperlukan peranan pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk membantu mendata, menata dan mengelola tanah wakaf," tambah dia.

Mantan pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini melanjutkan bahwa wakaf juga harus mampu digerakkan untuk sektor produktif. Agar produktifitas wakaf itu hasilnya bisa dimanfaatkan oleh ummat Islam khususnya kota medan.

Dalam pelantikan tersebut turut serta dihadiri Walikota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin, MSi, Ketua Kemenag Kota Medan, BWI Sumut dan KUA Se kota Medan.

Kawal Target Produksi Tani, Abdya Gulirkan Program 'GEMES'

Blangpidie. Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat Daya tahun 2015 ini mencoba melakukan Gerakan Meugoe Seurentak (GEMES) untuk dapat mengawal target produksi padi.

Ditargetkan 76.480,4 ton hasil panen dari luas tanam 15.022,44, IP 1,32, luas panen 13.254,70 dan provitas 5,80 ton/hektar (konstribusi 100%). Untuk memenuhi target ini menurut Maswadi, petani harus mengikuti petunjuk teknis yang telah diprogramkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat Daya.

"Salah satunya mengikuti kelender tanam (KATAM) juga penanganan panen dan pasca panen yang baik disamping menjaga dan merawat tanaman padi dalam hal pemberian pupuk tepat waktu, tepat jenis dan tepat dosis, juga pemberantasan hama penyakit pada tanaman padi," ujar kadistannak disaat diwawancarai diruang kerjanya.

Maswadi SP,MPd yang merupakan putra kelahiran Meukek Aceh Selatan ini menambahkan tahun 2014 petani pada penanaman masa rendengan mengalami kekurangan pupuk. Hal itu pula yang menyebabkan turunnya produksi pada tanaman padi.

Untuk tahun ini pada MT1 (masa tanam satu) dan MT2 yang telah terjadwal pada kelender tanam mengupayakan pengawasan melekat (WasKat) bersama-sama dengan Koramil dan Babinsa tentang ketersediaan pupuk dan obat-obatan tanaman padi.
"Ada dikios-kios yang telah ditunjuk dalam jumlah dan jenis pupuk baik subsidi maupun non subsidi supaya tidak ada pupuk dan obat tersebut terjual keluar daerah lain yang mengakibatkan petani kekurangan pupuk pada musim tanam MT1 dan MT2," ujarnya.

Laporan: Muharryadi

Asuransi Ini Siapkan Rp 10 M Untuk Korban Air Asia QZ8501

Jakarta--PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) siap membayar klaim sebesar Rp. 10,450 Miliar (Rp. 10.450.000.000,-) kepada ahli waris dari musibah pesawat Air Asia Indonesia QZ8501. 

Tercatat ada 16 penumpang yang merupakan nasabah Sequislife atau sekitar 20 polis dari produk unit link, danhealth rider, di mana health rider memiliki manfaat accidental death.

“Jumlah tersebut berdasarkan pengumpulan data kami dari sistem yang kami miliki, pencarian berdasarkan  nama yang ada dari  manifest (data penumpang) Kementerian Perhubungan.

 Angka tersebut bisa saja berubah, kami akan terus mengumpulkan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai siapa saja korban yang merupakan nasabah kami, seperti Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan pemerintah Kota Surabaya untuk korban yang merupakan warga Surabaya, kami siap membayar klaim kepada ahli waris“ ujar Tatang Widjaja, President Director and CEO Sequislife.

Keterangan korporasi menyatakan dari 16 penumpang yang merupakan nasabah Sequislife tersebut, ada tertanggung yang merupakan ahli waris di polis yang berbeda yang juga menjadi korban.

Hingga saat ini Sequislife  belum menerima pengajuan  klaim, namun ahli waris dapat mengajukan klaim ke  National Service Center Sequislife di Gedung Sequis Center atau di 5 Regional Service Center (RSC) yang ada di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Medan atau di kantor pemasaran Sequislife terdekat. Nasabah juga dapat menghubungi layanan Sequis Care di (021) 2994 2929 selama hari kerja.

Menurut Yeoh Ah Thoo, Director & Chief Operating Officer Sequislife, pengurusan klaim dapat dilakukan sesuai prosedur yang tercantum dalam buku polis. “Kami akan membayar klaim sesuai manfaat yang telah ditentukan oleh tertanggung sejak awal polis dibuka” ujarnya.

Sesuai prosedur,  klaim bisa diproses jika ada  Death Certificate (akte kematian) dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi untuk korban yang telah diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Jika nantinya pencarian dihentikan, dan dikeluarkan pernyataan resmi mengenai status penumpang yang belum ditemukan, Sequislife akan membayarkan klaim kepada ahli waris sesuai  arahan atau informasi atau pernyataan resmi.  

“Untuk korban yang belum ditemukan(identified), kami menunggu deklarasi dari pihak pemerintah perihal pencarian korban, dan status para penumpang yang belum ditemukan. Demikian juga jika ahli waris juga merupakan korban maka untuk penerima manfaat akan mengikuti hukum/ketentuan yang berlaku di Indonesia” ujar Yeoh  lagi.

 “Sejak mengetahui ada nasabah kami yang menjadi korban musibah pesawat Air Asia Indonesia QZ8501, kami tidak hanya menunggu ahli waris mengajukan klaim namun juga mengarahkan agar agen kami membantu keluarga untuk proses pengajuan klaim, mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, dan klaim yang diterima dapat bermanfaat” tutup Tatang dari keterangan pers nya.

Mall Di Atas Tanah Milik Yayasan Militer Ini Terancam Disegel

Mall Tebet Green Jakarta Selatan terancam disegel karena belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Menurut Kepala Bidang Pengawasan Dinas Penataan Kota DKI Jakarta,  Wiwit Djalu Adji, mall yang dikelola PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera itu baru memiliki IPB (Izin Penggunaan Bangunan) sementara. Izin yang hanya berlaku enam bulan itu diurus pada tahun 2011 lalu. Sehingga masa berlakunya sudah habis.

"Kemungkinan-kemungkinan itu (disegel) pasti ada," ujarnya.

"Seharusnya mereka melakukan perpanjangan. Pada saat ini kami tengah melakukan pengecekan. Kemudian Izin awalnya adalah gedung pertemuan dan fasilitas-fasilitas lain dengan 18 lantai, tapi nyatanya saat ini cuma lima lantai. Oleh karena itu mereka membuat izin  sementara," ujarnya.

Mall ini berdiri di atas tanah milik Yayasan Dharma Putra Kostrad. Ketua yayasan tersebut, Asrul Zainuddin mengaku juga disurati oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta perihal Surat Layak Fungsi tersebut. Namun menurut dia, yang berkewajiban mengurusnya adalah pihak pengelola, dalam hal ini PT WCSS. Selain soal izin, Asrul juga menyebut bahwa gedung tersebut tertunggak pajak.

"Kalau tidak salah sudah empat tahun tidak bayar pajak. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Kalau soal pajak Itu urusan pengelola dengan Dinas Pajak. Kami tidak punya wewenang soal itu. Kami cuma sebagai pemilik tanah," katanya.

Asrul juga menambahkan, bahwa pihaknya tidak 'main beking-bekingan' meskipun tanah tersebut milik yayasan Kostrad. Ia meminta agar pihak pengelola mengikuti peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Eko Priyono Manajer Operasional PT WJSS membenarkan hal tersebut. Izin SLF belum dimiliki pihaknya karena bangunan tersebut masih lima lantai, belum 18 lantai seperti yang diajukan sebelumnya. Namun, untuk melegalkan operasional tersebut, pihak pengelola telah mengantongi izin operasi dari Direktorat Sumber Daya Mineral dan Energi.

"Pembangunan baru lima lantai karena kami belum bisa menggandeng investor. Kami sedang upayakan rupiah demi rupiah," ujarnya.

"Kami memang disurati teguran awal, dulu pajak cuma Rp 250 juta pertahun, sementara sekarang sudah Rp 800 juta. Tentu itu berat buat kami sebagai pebisnis," tambahnya.

Momentum Stabilitas Ekonomi Nasional

AKHIR periode pemerintahan SBY-Boediono, ekonomi nasional telah berhasil menjadi salah satu ekonomi di dunia yang dipandang mampu mengelola ekonominya sehingga mampu meminimalkan risiko global akibat sejumlah krisis ekonomi dunia. Keberhasilan kinerja ekonomi nasional di periode ini bias dilihat dengan naiknya peringkat investasi Indonesia ke zona investment grade oleh S&P, Fitch, Moodys, dan R&I; serta bergabungnya Indonesia dalam kelompok G-20. Bahkan beberapa waktu lalu, Bank Dunia merilis data yang menunjukkan ekonomi Indonesia di peringkat 10 dunia berdasarkan gross domestic product purchasing power power parity (GDP-PPP) bersama-sama dengan Amerika Serikat, China, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis, dan Inggris.

Keberhasilan ini ditambah dari fundamental ekonomi yang membaik. Dengan ditunjukan dari eksistensi rupiah yang terus menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sebagaimana disampaikan Bloomberg sepanjang tahun 2014 rupiah telah menguat sebesar 4,8 persen dari sebelumnya Rp 11.900 perdolar AS menjadi Rp 11.200–Rp 11.400 per dolar AS sepanjang bulan Maret 2014. Sebagai catatan penguatan nilai tukar rupiah ini merupakan penguatan tertinggi bila dibandingkan negara-negara industri berkembang lain, seperti Cina, India, dan Korea.

Momentum menggembirakan disaat pemimpin baru akan terpilih. Hasil pesta demokrasi pilihan rakyat. Pemerintah yang digadang-gadang akan memunculkan harapan baru bagi rakyat. Tapi jangan jumawa dulu, pemerintahan baru setidaknya harus bisa menganalisa persoalan yang belum selesai sampai saat ini. Persoalan ini yang tidak diinginkan rakyat misalnya persoalan tercapainya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan energi, karena ketiga faktor ketahanan tersebut selama ini merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintahan sebelumnya dan sekaligus menjadi penentu keberhasilan pemerintahan di tiap periode kekuasaannya.

Tidak hanya itu saja, ada dua ancaman perekonomian nasional pasca Pemilu 2014 yaitu kenaikan utang luar negeri yang tidak terkontrol serta penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Meskipun juga banyak kalangan yang merespon posiitif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Pemerintahan baru tampaknya harus mewaspadai kenaikan utang luar negeri yang dilakukan sektor swasta yang tumbuh lebih pesat dibandingkan utang luar negeri pemerintah. Saat ini, utang luar negeri swasta naik 12%, atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang luar negeri pemerintah yang hanya naik 1,9%. Selain itu, juga utang luar negeri swasta lebih bersifat jangka pendek, yaitu kurang dari 6 bulan sehingga resikonya juga lebih besar


Diprediksi besarnya utang luar negeri swasta dapat menghabiskan 48% cadangan devisa negara. Disamping ini berbagai kalangan juga menyarankan agar pemerintah dapat menurunkan pertumbuhan utang luar negeri swasta melalui kebijakan pembatasan rasio utang terhadap ekuitas

Problem ini tidak bisa dikesampingkan dimana saat ini harus hadir bersama rakyat. Dimana negara ini masih terjebak dalam karut-marut atau kemelut yang mencemaskan. Meski pertumbuhan ekonomi kita secara nasional cukup baik, namun perkembangan index ratio gini kita sangat mengkhawatirkan karena distribusinya sangat timpang.  Ketimpangan meningkat pesat selama 10 tahun terakhir dan telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Apalagi koefisien gini Indonesia mencapai angka 0.41, tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Selain itu, karena angka gini kita dihitung dengan konsumsi, bukan pendapatan, realitas ketimpangan kita sebenarnya lebih parah. Beberapa perhitungan menunjukkan, jika pendapatan yang jadi ukuran, koefisien gini kita bisa menyentuh 0.46, lebih tinggi daripada Filipina saat ini.

Hal tersebut menggambarkan, bahwa pembangunan yang berlangsung selama ini hanya dinikmati sekelompok kelas ekonomi menengah ke atas. Artinya, jika kemiskinan absolut menurun (perlahan), kemiskinan relatif meningkat. Kesenjangan ekonomi yang melebar itu mengindikasikan terjadi defisit kesejahteraan rakyat.  Intinya adalah, sangat kontrasnya pembagian ekonomi ke dalam sektor tradisional dan sektor modern yang saat ini setara dengan kondisi sektor tradable vs non-tradable. Dua sektor ini hidup bersamaan tanpa mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya dalam konsep pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Teori Pertumbuhan Baru
Banyak yang beranggapan, meningkatnya ketimpangan adalah hal yang wajar untuk negara yang sedang berkembang. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi memerlukan kapital yang pembentukannya memerlukan tabungan masyarakat. Tumbuhnya golongan kaya memungkinkan akumulasi kapital terjadi lebih cepat. Tetapi, relevansi hipotesis ini menjadi berkurang dengan munculnya ”teori pertumbuhan baru” yang mengedepankan peran aset manusia (human capital) dalam pertumbuhan. Inti dari persoalan diatas ingin membuktikan bahwa teori trickle down effect bahwa yang besar akan mengangkat yang kecil sama sekali tidak berlaku di Indonesia. Tetapi sebaliknya yang terjadi, yang besar akan mengeksploitasi yang kecil.

Hal diatas juga bisa dibuktikan dari laporan Global Competitive Report 2012-2014, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara. Inilah yang menyebabkan berbagai kalangan di Indonesia pesimis melihat persiapan Indonesia memasuki MEA 2015.

Meskipun demikian, lambat namun pasti sebenarnya Indonesia memiliki sejumlah “value added” dalam menghadapi MEA 2015 antara lain: pertama, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Kedua, banyak Industri Kecil dan Menengah (IKM) Indonesia yang juga dapat bersaing.

Tapi fakta dilapangan kita menyadari bahwa mekanisme pasar memang menjanjikan efisiensi, tetapi tidak menawarkan keadilan. Kita merespons dengan mencantumkan prinsip ”efisiensi berkeadilan” dalam amendemen UUD 1945. Paradigma ini juga dikenal sebagai ”pertumbuhan berkeadilan”. Akan tetapi, walau sudah lama dikumandangkan, paradigma ini tak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan dari meningkatnya ketimpangan. Ini terjadi karena filosofinya yang masih mengedepankan pertumbuhan, menomorduakan keadilan.

Prinsip ”tumbuh dulu redistribusi kemudian” sudah terlalu lama jadi paradigma pembangunan ekonomi dan terbukti tidak termanifestasikan menjadi keadilan hakiki. Paradigma ini juga sudah tak sesuai teori-teori dan bukti-bukti empiris baru dalam literatur ekonomi pembangunan yang makin menunjukkan keadilan justru adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan baru perlu melakukan berpikir out of the box sebagai upaya menormalisasi dan menstabilisasi ekonomi nasional sepanjang 2014. Bisa saja dengan melakukan kebijakan macroprudential dalam mendorong industrialisasi serta hilirisasi terus dilakukan oleh pengambil kebijakan nasional guna menstimulus penguatan ekonomi nasional.

Dengan memperbaiki kebijakan ekonomi nasional dapat memunculkan potensi pembalikan modal untuk negara. Sehingga kebijakan ekonomi akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui penjagaan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta industrialisasi yang secara konsisten. Untuk itu, pemerintahan baru ahrus cepat tanggap dalam melakukan perbaikan mikro dan makro ekonomi nasional. Kemudian perlunya melakukan strategi dalam mempercepat dan perluasan pembangunan ekonomi nasional dengan mengedepankan penguatan konektivitas nasional guna mengatasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Penguatan Konektifitas Ekonomi
Mengutip pendapat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida S Alisjahbana (2011) perlunya konektifitas ekonomi yang dijabarkan menjadi tiga. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui intermodal suplay chain system yang menghubungkan hinterland dan tertingal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Dengan adanya konektifitas akan timbul komunikasi ekonomi nasional guna memperkuat perekonomian indonesia. Dimana potensi energi disetiap daerah akan mudah terserap. Untuk itu, diperlukan prospek ketahanan energi nasional. Karena sektor energi merupakan elemen penting penopang pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat ketahan energi nasionak dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peralihan energi minyak bumi (BBM) ke energi alternatif lainnya seperti: gas, geothermal, sinar matahari, bioenergi dan lain-lain secara cepat

Dalam jangka menengah, enegi gas menjadi sumber utama pemenuhan energi nasional selama proses peralihan ke energi terbarukan benar-benar terwujud secara maksimal. Sebagaimana master plan energi tahun 2025 di mana 25 % energi indoensia dihasilkan dari energi terbarukan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah guna mewujudakn visi tersebut disamping terus mengawasi kinerjanya harus terus digalakan. Bila sinergisasi elemen terkait bisa berjalan sebagaimana mestinya maka kekuatan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seluas-luasnya.


Oleh: Edi Setiawan
Penulis adalah Direktur Lingkei Jakarta dan Dosen FEB UHAMKA Jakarta.

Rekayasa Utang Konglomerat

DR. Rizal Ramli melalui akun twitternya mempertanyakan, apakah adil menaikkan harga BBM, sementara di saat yg sama negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI 60Triliun/tahun ke bank milik konglomerat hingga 20 tahun?

Pertanyaannya tak berhenti di situ, apakah utang BLBI itu masuk kategori utang pemerintah atau utang swasta ? Yang pasti BLBI adalah perampokan yg dilakukan konglomerat swasta yg bekerjasama dengan pemerintah (BI). Lalu kenapa utang konglomerat dibebankan kepada APBN untuk dibayar dengan perah keringat & air mata rakyat yg bayar pajak ?

Sebagaimana telah menjadi polemik sepanjang era reformasi, bahwa pemerintah sebelumnya telah mem bail out utang konglomerat sebesar Rp. 650 triliun, padahal bila dibandingkan APBN ketika itu hanya Rp.133 triliun.

Bail out terhadap utang konglomerat tersebut adalah sebuah kejahatanhukum yg dilakukan oleh pemerintah ketika itu, kejahatan hukum lanjutan yg dilakukan oleh negara, baik pemerintah maupun DPR sepanjang reformasi adalah rekayasa mengubah utang konglomerat menjadi utang publik yg harus dibayar rakyat melalui APBN hingga 20 tahun.

Karena itu, selain soal mafia migas & dominasi asing dalam perampokan sumber daya alam, yg berakibat pada kerusakan lingkungan & kemiskinan rakyat, Jokowi-JK juga harus bertanggungjawab menghentikan kejahatan terburuk yg dilakukan melalui subsidi terhadap bunga obligasi BLBI sebesar Rp. 60 triliun/tahun selama 20 tahun.

Sangat tak adil jika dibandingkan dengan anggaran yg akan digunakan Jokowi-JK untuk mengoperasikan kebijakan "sogokan" melalui pembagian "kupon" yg dikemas dengan judul Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar & Kartu Keluarga Sejahtera yg hanya memakan anggaran Rp. 6,4 triliun.

Penulis: Haris Rusly | Petisi 28 |

Awas Sertifikat Tanah Palsu, Cek Lewat SMS

Jakarta--Mantan Kepala BPN RI, Hendarman Supandji menyadari betul praktik pemalsuan sertifikat tanah kian marak, khususnya di kota-kota besar. Untuk mengantisipasinya, bekas Jaksa Agung ini terus memacu perampungan sistem pelayanan pertanahan berbasis IT (Information Technology).

Upayanya mulai membuahkan hasil, kini cek keaslian sertifikat tanah sudah bisa dilakukan lewat pesan SMS (Short Message Service). Caranya mudah, masyarakat tinggal mengetik sms dengan format: Berkas<spasi>nomorberkas/tahun PIN kemudian dikirimkan ke 2409, hanya dengan  biaya sms Rp. 350 saja.

Hampir seluruh operator telekomunikasi di Indonesia digandeng BPN untuk memperluas jangkauan layanan ini, diantaranya PT. Telkomsel Indonesia, Tbk, PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Indosat, Tbk, PT. XL Axiata, Tbk, PT. Hutchison 3 Indonesia, PT. Smart Telecom, PT. Smartfren Telecom, Tbk, dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

“Pelayanan sertifikat tanah sekarang ini sebenarnya sudah murah, mudah, cepat dan pasti. Himbauan saya, masyarakat uruslah langsung ke BPN, tanpa melewati calo, biar tidak terjadi penipuan,” cetus Hendarman ketika masih menjabat Kepala BPN RI.

Terkait 60 sertifikat palsu yang ditemukan Kantah Jakarta Timur, Hendarman Supandji mengaku sudah melakukan inspeksi dan berkoordinasi. Ia sudah memerintahkan Kantah setempat untuk melaporkan ke Kepolisian agar dibikin terang.

“Sertifikat itu asli tapi palsu. Ini asumsi saya sementara,” tutur Hendarman.

“Asli dikeluarkan oleh BPN. Tapi dari nomornya diketahui bukan dikeluarkan oleh Kantah Jakarta Timur, tetapi dari Maluku. Namun masyarakat kan tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Jadi ini harus dibikin terang,” tambahnya.

Sementara terkait gagasan sidik jari bagi setiap pembuatan sertifikat tanah yang sudah dibelakukan Kantah Jaktim sejak pekan lalu, Hendarman setuju. Bahkan, model ini akan dikaji BPN Pusat untuk dijadikan langkah antisipasi kejahatan sertifikat palsu di seluruh Indonesia.
“Kalau saya tidak setuju, saya takutkan ini diulang kembali,” sambung Hendarman.