Asuransi Ini Siapkan Rp 10 M Untuk Korban Air Asia QZ8501

Jakarta--PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) siap membayar klaim sebesar Rp. 10,450 Miliar (Rp. 10.450.000.000,-) kepada ahli waris dari musibah pesawat Air Asia Indonesia QZ8501. 

Tercatat ada 16 penumpang yang merupakan nasabah Sequislife atau sekitar 20 polis dari produk unit link, danhealth rider, di mana health rider memiliki manfaat accidental death.

“Jumlah tersebut berdasarkan pengumpulan data kami dari sistem yang kami miliki, pencarian berdasarkan  nama yang ada dari  manifest (data penumpang) Kementerian Perhubungan.

 Angka tersebut bisa saja berubah, kami akan terus mengumpulkan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai siapa saja korban yang merupakan nasabah kami, seperti Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan pemerintah Kota Surabaya untuk korban yang merupakan warga Surabaya, kami siap membayar klaim kepada ahli waris“ ujar Tatang Widjaja, President Director and CEO Sequislife.

Keterangan korporasi menyatakan dari 16 penumpang yang merupakan nasabah Sequislife tersebut, ada tertanggung yang merupakan ahli waris di polis yang berbeda yang juga menjadi korban.

Hingga saat ini Sequislife  belum menerima pengajuan  klaim, namun ahli waris dapat mengajukan klaim ke  National Service Center Sequislife di Gedung Sequis Center atau di 5 Regional Service Center (RSC) yang ada di lima kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Medan atau di kantor pemasaran Sequislife terdekat. Nasabah juga dapat menghubungi layanan Sequis Care di (021) 2994 2929 selama hari kerja.

Menurut Yeoh Ah Thoo, Director & Chief Operating Officer Sequislife, pengurusan klaim dapat dilakukan sesuai prosedur yang tercantum dalam buku polis. “Kami akan membayar klaim sesuai manfaat yang telah ditentukan oleh tertanggung sejak awal polis dibuka” ujarnya.

Sesuai prosedur,  klaim bisa diproses jika ada  Death Certificate (akte kematian) dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi untuk korban yang telah diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Jika nantinya pencarian dihentikan, dan dikeluarkan pernyataan resmi mengenai status penumpang yang belum ditemukan, Sequislife akan membayarkan klaim kepada ahli waris sesuai  arahan atau informasi atau pernyataan resmi.  

“Untuk korban yang belum ditemukan(identified), kami menunggu deklarasi dari pihak pemerintah perihal pencarian korban, dan status para penumpang yang belum ditemukan. Demikian juga jika ahli waris juga merupakan korban maka untuk penerima manfaat akan mengikuti hukum/ketentuan yang berlaku di Indonesia” ujar Yeoh  lagi.

 “Sejak mengetahui ada nasabah kami yang menjadi korban musibah pesawat Air Asia Indonesia QZ8501, kami tidak hanya menunggu ahli waris mengajukan klaim namun juga mengarahkan agar agen kami membantu keluarga untuk proses pengajuan klaim, mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, dan klaim yang diterima dapat bermanfaat” tutup Tatang dari keterangan pers nya.

Mall Di Atas Tanah Milik Yayasan Militer Ini Terancam Disegel

Mall Tebet Green Jakarta Selatan terancam disegel karena belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Menurut Kepala Bidang Pengawasan Dinas Penataan Kota DKI Jakarta,  Wiwit Djalu Adji, mall yang dikelola PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera itu baru memiliki IPB (Izin Penggunaan Bangunan) sementara. Izin yang hanya berlaku enam bulan itu diurus pada tahun 2011 lalu. Sehingga masa berlakunya sudah habis.

"Kemungkinan-kemungkinan itu (disegel) pasti ada," ujarnya.

"Seharusnya mereka melakukan perpanjangan. Pada saat ini kami tengah melakukan pengecekan. Kemudian Izin awalnya adalah gedung pertemuan dan fasilitas-fasilitas lain dengan 18 lantai, tapi nyatanya saat ini cuma lima lantai. Oleh karena itu mereka membuat izin  sementara," ujarnya.

Mall ini berdiri di atas tanah milik Yayasan Dharma Putra Kostrad. Ketua yayasan tersebut, Asrul Zainuddin mengaku juga disurati oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta perihal Surat Layak Fungsi tersebut. Namun menurut dia, yang berkewajiban mengurusnya adalah pihak pengelola, dalam hal ini PT WCSS. Selain soal izin, Asrul juga menyebut bahwa gedung tersebut tertunggak pajak.

"Kalau tidak salah sudah empat tahun tidak bayar pajak. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Kalau soal pajak Itu urusan pengelola dengan Dinas Pajak. Kami tidak punya wewenang soal itu. Kami cuma sebagai pemilik tanah," katanya.

Asrul juga menambahkan, bahwa pihaknya tidak 'main beking-bekingan' meskipun tanah tersebut milik yayasan Kostrad. Ia meminta agar pihak pengelola mengikuti peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Eko Priyono Manajer Operasional PT WJSS membenarkan hal tersebut. Izin SLF belum dimiliki pihaknya karena bangunan tersebut masih lima lantai, belum 18 lantai seperti yang diajukan sebelumnya. Namun, untuk melegalkan operasional tersebut, pihak pengelola telah mengantongi izin operasi dari Direktorat Sumber Daya Mineral dan Energi.

"Pembangunan baru lima lantai karena kami belum bisa menggandeng investor. Kami sedang upayakan rupiah demi rupiah," ujarnya.

"Kami memang disurati teguran awal, dulu pajak cuma Rp 250 juta pertahun, sementara sekarang sudah Rp 800 juta. Tentu itu berat buat kami sebagai pebisnis," tambahnya.

Kita Komit Nggak Akan Ada Perpecahan, Kongres PAN Kali Ini Calonnya Adek dan Abang

Kandidat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kompetisi di kongres PAN sejatinya adalah persaingan keluarga. Ibaratnya antara adik dan abang.

Namun demikian, kedua calon yaitu dirinya dan Hatta Rajasa tetap bersungguh-sungguh meraih kursi nomor satu di partai berlambang matahari itu. 

Ketika dihubungi Rakyat Merdeka, Zulhas panggilan akrab Zulkifli Hasan mengaku tetap berupaya memenuhi undangan untuk turun ke daerah ditengah kepadatan jadwalnya sebagai ketua MPR-RI.

"Makanya saya harus atur-atur waktu ya kan. Nah kalau hari libur saya optimalkan," ujarnya.

Secara garis besar, persentasenya sudah hampir separuh atau 50 persen daerah sudah dikunjungi.

"Palu sudah, Makasar, Sumatera Utara, kemudian dari Surabaya, Jawa Barat dan seterusnya," rincinya.

Berikut penuturan lengkapnya;

Kalau tidak semua daerah bisa anda kunjungi, bagaimana menyisiasatinya agar dukungan dari daerah tetap bisa terkonsolidasi?

Ya, selain yang kita datangi, sebagian juga mereka yang datangi kita ke Jakarta. Biasanya kalau yang begitu terjadi di hari-hari kerja.

Bagaimana respon di daerah sejauh ini atas pencalonan anda sebagai ketua?

Respon di daerah cukup bagus. Disambut dengan kegembiraan, ya karena kongres ini kan acara lima tahunan ya disambut dengan gembira.

Maksud anda?

Persaingan di kongres adalah persaingan keluarga. Karena saya dengan pak Hatta itu kan sudah seperti abang adek kan. Ya damai-damai, aman-aman saja. Dijamin gembira, dan penuh dengan kekeluargaan.

Persiapan apa saja yang anda lakukan?

Saya tidak ada persiapan khusus, tapi undangan dari daerah mengalir terus. 

Apa alasan yang bisa anda tangkap dari para pendukung yang menjagokan anda?

Ya sebagian itu karena ada wacana yang menginginkan tradisi kepemimpinan ketua di PAN itu cuma satu kali. Kedua, karena ingin ada perubahan.

Cuma itu?

Ya selanjutnya karena mereka menginginkan saya bisa jadi sosok pemersatu. Agar bisa saling merangkul. Kemudian yang di daerah-daerah tidak ada yang pecah dan ditinggalkan.

Apa ada pembicaraan khusus dengan Hatta Rajasa, khususnya untuk menghindari perpecahan pascakongres, seperti yang telah terjadi di beberapa partai?

Kita sudah sepakat, insyaAllah tidak akan ada perpecahan. Karena kongres ini kan kompetisinya kompetisi keluarga. Intinya kita sepakat tidak akan ada perpecahan di PAN. Kita juga mengajak nanti semua peserta dari seluruh daerah untuk saling menjaga rasa kekeluargaan di Partai Amanat Nasional.

Apa program atau visi-misi yang anda tawarkan kepada daerah?

Yang pertama tentu adalah pemberdayaan DPW dan DPD. Kedua, harus ada kesetaraan antara kader-kader partai, ketiga kita akan memberikan keleluasaan kepada daerah atau yang kita sebut otonomi, untuk mengusung Bupati/ Walikota, kemudian DPD, DPR. Biarlah itu keputusan daerah. Artinya kita ingin memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.

Kalau di tingkat pusat tradisi baru apa yang akan anda tawarkan?

Saya menawarkan Konvensi. Nanti Capres yang akan datang kita bikin tradisi baru di PAN bahwa Capres itu harus melalui konvensi. Nanti kita jaring dari berbagai kalangan, untuk menyerap aspirasi masyarakat siapa kira2 yang layak menjadi pemimpin yang akan datang. Jadi otomatis ketua tidak harus langsung jadi Capres atau Cawapres.

Sebagai incumbent, jaringan Hatta Rajasa di daerah tentu masih cukup kuat. Apa strategi anda?

Mengalir saja, calonnya kan cuma dua, jadi pilihannya juga dua. Lanjutkan atau perubahan. Kemudian terserah kepada peserta kongres, itu hak teman-teman DPW-DPD memutuskan. Mereka punya hak konstitusional suara untuk menentukan masa depan Partai Amanat Nasional.

Apa ada arahan khusus dari Pak Amien Rais untuk kedua calon?

Pak Amien memang berpendapat tradisi satu periode. Maka nanti kita mengajak untuk musyawarah mufakat, tapi bukan berarti tidak boleh berkompetisi. Pak Amien sebagai ketua MPP boleh menyampaikan saran, tetapi semua berpulang kepada teman-teman DPD/ DPW di daerah bagaimana keputusannya.

Dari sekian visi misi yang anda tawarkan, apa dua hal yang paling penting diantaranya?

Pemberdayaan dan kesetaraan yang terpenting. SAR

Ketua MK: Kita Tidak Punya Lembaga Paksa

kompasiana.com

Terpilih secara aklamasi, ketua Mahkamah Konstitusi baru, Arief Hidayat naik kelas. Dari jabatan wakil ketua, menjadi ketua menggantikan Hamdan Zoelva. Tidak ada Hakim MK lain yang mau bersaing merebut kursi tersebut.

Banyak PR yang dia dan delapan hakim lain akan hadapi. Termasuk bagaimana menyikapi sejumlah kebijakan strategis lembaga tinggi negara yang paradoks dengan putusan konstitusi.  Padahal, putusan mahkamah yang satu ini bersifat final dan mengikat.

Simak lebih lengkap pandangan Arif  Hidayat ketika ditemui kemarin di ruang kerjanya, lantai 15 Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat berikut ini;

Kenapa anda bersedia dipilih menjadi ketua MK, sementara delapan hakim yang lain menolak?

Jadi begini, beliau-beliau sepakat meminta saya untuk menjadi ketua. Ya mungkin didasarkan pada kepentingan institusi. Jadi bukan apa-apa.

Anehnya kenapa calon wakil ketua banyak, sementara calon ketua cuma anda?

Iya untuk menjadi wakil, kebetulan banyak yang mengusulkan. Tapi untuk menjadi ketua, beliau-beliau mungkin merasa karena saya sudah pernah menjadi wakil maka memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi ketua.

Cuma itu alasannya?

Ada pandangan dari teman-teman hakim supaya ada kesinambungan atas apa yang sudah kita lakukan pada masa kepemimpinannya pak Hamdan, dan wakilnya saya untuk bisa segera kembali rebound atas apa yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Apa yang akan anda lakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi MK?

Saya kira apa yang sudah kita lakukan bersembilan selama ini sudah baik, sudah bagus. Hal itu ditunjukkan dengan bahwa kita itu memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pileg dan Pilpres kan nggak ada masalah kan. Artinya itu menunjukkan bahwa marwah kita, citra kita sudah bisa diterima oleh publik. Selain keputusan-keputusan yang lain.

Kalau boleh tahu, setelah Hamdan Zoelva menyelesaikan tugasnya sebagai ketua MK, apa ada pesan khusus dari beliau?

Kalau pesan-pesan secara khusus nggak ada. Karena kan kita nggak bekerja sendiri. Ketua itu kan bukan singgle fighter, tapi kita itu bekerja bersembilan, bekerja secara kolektif. Tidak ada keputusan yang diambil hanya oleh satu orang.

Hakim MK sempat mengajukan surat keberatan terkait komposisi Tim Pansel MK waktu itu, namun tidak dihiraukan oleh presiden. Bagaimana pendapat anda?

Kalau saya melihatnya begini, sebetulnya kita nggak keberatan kok, kita hanya meminta klarifikasi waktu itu. Dan klarifikasinya waktu itu kan hanya tertutup, loh proses seleksi kok ada panitia seleksinya yang sering berperkara disini. Itu aja sebenarnya. Nggak begitu mempermasalahkan betul.

Ada jawaban dari Jokowi waktu itu?

Ya akhirnya memang tidak terjawab. Tapi kan kita juga hanya meminta klarifikasi, tapi kalaupun nggak ada ternyata hasilnya berjalan dengan baik. Dan yang dihasilkan Pak Palguna, juga merupakan hakim yang luar biasa kan. Mantan hakim di angkatan pertama, juga hakim yang luar biasa juga. Dan ternyata pak Palguna tidak ada resistensi dari masyarakat, ya kan. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita klarifikasi sudah terjawab dengan terpilihnya pak Palguna.

Pembicaraan apa saja yang sudah dilakukan dengan dua hakim baru ini?

Kita kan ada tradisi-tradisi yang tidak tertulis disini, ya kita komunikasikan ke beliau-beliau. Tapi itu bukan untuk mempengaruhi kemandirian hakim.

Contoh tradisi-tradisi yang tidak tertulis itu seperti apa?

Misalnya hakim yang menggantikan selalu duduk di kursi hakim yang digantikan. Ya tradisi-tradisi itu. Karena ada tempat duduk yang sudah seperti itu. Toh marwah tempat duduk saja kita jaga apalagi marwah mahkamah.

Selain soal tempat duduk, ada lagi yang disampaikan?

Ya anu, bagaimana kita berdiskusi, memutus perkara, saya kira itu hal yang biasa. Saya kira teman-teman juga sudah tahu persis. Bahwa kita tidak saling mempengaruhi, kita punya independensi, kita masing-masing punya kebebasan mengemukakan pendapat. Bukan berarti ketua bisa mendikte, nggak ada.

Dibawah kepemimpinan anda, bisa tidak memastikan MK bebas dari suap dan korupsi?

Kalau saya, bisa memastikan hanya diri saya sendiri. Saya tidak bisa memastikan yang lain. Tapi melihat keseharian hakim yang ada sekarang, saya punya pengharapan yang sama seperti yang anda tanyakan juga.

Oya, menyoal PK hukuman mati. MK sudah memutuskan bahwa PK boleh diajukan lebih dari satu kali. Tapi Surat Edaran MA (SEMA) kemudian membatasi PK hanya satu kali. Apakah kebijakan dua lembaga tinggi ini tidak paradoks?

Saya tidak boleh menjawab itu karena itu sudah putusan. Saya oleh kode etik melarang mengomentari keputusan yang sudah diambil oleh kita sendiri. Kalau saya menjawab itu, saya bisa dipanggil oleh dewan etik. Saya bisa diberi peringatan, mulai dari lisan, tertulis sampai kena sanksi.

Jadi SEMA tidak melanggar konstitusi?

Saya tidak boleh mengomentari itu...

Tapi membolehkan masyarakat mengajukan kembali gugatan itu?

Oh kalau itu, terserah...permohonan apapun silahkan. Dan kita akan menjawabnya lewat putusan.

Nah bagaimana memastikan kekuatan hukum yang dihasilkan MK. Ketika diputuskan tetapi tidak dilaksanakan bagaimana?

Itu putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kesadaran dari lembaga negara atau masyarakat yang terkena dari keputusan itu. Anda akan patuh atau tidak patuh kepada putusan MK.

Artinya boleh patuh dan tidak patuh?

Bukan begitu. Kalau tidak patuh toh silahkan mereka. Jadi kepatuhan pada keputusan Mahkamah Konstitusi bergantung pada kesadaran mereka. Kita tidak bisa memaksakan.

Maksud anda?

Artinya kita tidak punya lembaga paksa. Apa kita punya lembaga paksa? Kan nggak ada.

Ini bisa dikatakan menjatuhkan marwah konstitusi tidak?

Menurut saya, marwah Mahkamah Konstitusi itu terletak pada putusannya. Bukan pada orang itu taat atau tidak taat. Keputusan kita itu memenuhi rasa keadilan apa ndak. Keputusan kita itu memberi kepastian apa ndak. Keputusan kita itu bermanfaat untuk kepentingan nasional apa ndak. Atau putusan kita itu betul-betul menafsirkan konstitusi selurus-lurusnya, seadil-adilnya atau tidak. Itu namanya menjaga marwah kita. Itu masalah implementasi bukan wewenang kita lagi, itu kesadaran masyarakat, kesadaran lembaga-lembaga negara yang terkait dengan keputusan itu.

Soal kebijakan pemerintah menghapus subsidi BBM premium. Sejumlah pakar mengatakan kebijakan itu melanggar konstitusi, pendapat anda?

Nah itu mahkamah konstitusi sudah memutus mengenai itu. Saya juga tidak bisa berkomentar atas apa yang sudah kita putus.

Tidak bisa berkomentar?

Tidak bisa berkomentar. Kalau saya berkomentar nanti saya melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi.

Fauzi: Apakah Salah Anak Polisi Berbisnis?

Penetapan tersangka terhadap Komjen. Pol. Budi Gunawan (BG) yang dilakukan oleh KPK menuai banyak pandangan subjektif.

Sekjend Pemuda Pertahanan Nasional (DPP PAPERNAS) Ahmad Fauzi Syahputara mengatakan setiap negarawan yang ada di Republik ini harus melihat peristiwa penetapan Komjend Pol. Budi Gunawan dengan objektif, bukan karena kepentingan sesaat.

"Saya menghimbau kepada setiap stakeholder, khususnya KPK dalam penetapan BG sebagai tersangka melihat dengan objektif bukan karena kepentingan", paparnya.

Selain itu, ia juga melihat penetapan BG ini disebabkan oleh kriminalisasi sebuah kelompok dengan memakai tangan sakti KPK. 

"Ini bentuk kriminalisasi terhadap BG, kan ini bisnis seseorang. Kenapa malah dianggap sebagai koruptor? Apakah salah seorang polisi berbisnis, apalagi ini bisnis anaknya, sekali lagi kita harus objektif," lanjut bekas aktivis DPP IMM.

Saya Heran Kenapa Pemerintah Berani Melanggar Konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang melepaskan harga BBM kepada mekanisme pasar. Hal itu, tegasnya jelas melanggar konstitusi.

"Karena Migas itu menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi tidak boleh dilepaskan kepada mekanisme pasar," terangnya beberapa waktu lalu.

Pelanggaran itu, menurut Yusril mengarah kepada UUD 1945 pasal 33, yang mengamanahkan adanya peran pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol untuk melindungi harga BBM agar tidak mencekik rakyat kecil. Bukan malah meliberalisasi.

Berikut petikan wawancara selengkapnya;

Apa landasan anda mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait BBM melanggar konstitusi?
BBM itu kan merupakan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ketetapan itu sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Ya terkait dengan makna pasal 33 itu.

Makna dari pasal 33 itu apa bisa di multi-tafsirkan?
Memang banyak tafsir terhadap pasal 33 itu. Tafsirnya bisa macam-macam, tapi sekarang sudah ada tafsir dari Mahkamah Konstitusi dan itu dalam bentuk putusan. Dan bentuk putusan itu mengikat bagi semua, termasuk pemerintah.

Kajian anda, starting point dari makna putusan MK itu persisnya seperti apa?
Jadi begini, makna dari menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu adalah bahwa negara itu tetap melakukan kontrol, baik saat distribusi, pengadaan dan harga. Migas itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dilepas kepada mekanisme pasar. Artinya, negara itu harus menjalankan fungsi kontrol terhadap harga BBM.

Artinya, kebijakan pemerintah soal BBM ini sudah positif melanggar konstitusi?
Iya, seperti ditafsirkan oleh MK. Kalau soal BBM itu tidak bisa dilepaskan kepada mekanisme pasar. Karena harus ada kontrol dan peran negara disitu.

Sebenarnya, apa yang melatarbelakangi MK mengkerucutkan pemaknaan agar BBM tidak diserahkan pada mekanisme pasar?
Menyerahkan kepada mekanisme pasar kan bisa jadi liberal. Kalau harga minyak dunia naik, ya harganya naik, kalau turun ya turun.
Kalau negara lain boleh, tapi kita terbentur dengan pasal 33. Dan MK sudah menafsirkan makna pasal 33 itu dalam konteks Migas.

Apa salahnya kalau pemerintah meliberalisasi harga BBM?
Tidak seharusnya kita bergerak ke arah liberal. Apalagi pemerintah ini kan katanya membela orang kecil, kenapa harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya sekarang memang masih aman-aman aja, coba kalau harganya naik kan bisa jadi beban bagi rakyat kecil.

Adakah konsekwensi yang akan didapat pemerintah akibat dari kebijakan ini?
Ya itu tergantung DPR yang mempunyai fungsi kontrol.

Fungsi kontrol seperti apa yang dapat diambil DPR?
Ya silahkan mereka dapat melakukan interpelasi, silahkan. Mau mengajukan hak angket, silahkan. Setelah itu ya terserah DPR bagaimana menanggapi pelanggaran terhadap pasal 33.

Kalau dari MK sendiri, apa punya wewenang untuk menguji kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi itu?
Oh nggak, tugas hakim MK itu selesai ketika memutus perkara. Putusan sudah ada, nggak perlu diuji lagi. Sudah ada putusannya kok. Persoalannya sekarang bukan lagi uji menguji, persoalannya sekarang adalah adanya putusan MK yang diabaikan oleh pemerintah.

Jadi pihak mana saja yang bisa mengambil langkah untuk menyoal kasus ini?
Ya kalau ada putusan MK yang diabaikan pemerintah, yang wajib dan bisa mengambil langkah cuma DPR.

Dalam situasi DPR yang masih terbelah kemudian tidak mengambil langkah ini, bagaimana?
Ya masyarakat harus mendesak DPR untuk mengambil sikap.

Apa anda melihat ada yang aneh dari kebijakan ini?
Saya cuma heran saja dengan pemerintah ini. Kenapa berani mengambil kebijakan itu padahal tahu melanggar konstitusi.

Pegawai Bebas Enggak Pakai Seragam, Boleh Pakai Celana Jeans

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan menekankan satu hal yang paling mendasar di satu bulan pertama kepemimpinannya, yakni kegembiraan bekerja.

“Yang penting motivasinya dulu. Saya kan baru. Tapi saya sudah menandatangani tunjangan kinerja, padahal saya belum melihat lho kinerjanya. Saya percaya pada sistem yang ada. Maka untuk konteks ke depan, yang terpenting adalah bekerja dengan senang hati,” ujar dia ketika ditemui di ruang kerjanya, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta belum lama ini.

Sebab, lanjut Ferry, salah satu fokus kementerian yang dipimpinnya ini bergerak di bidang pelayanan. Sehingga karakter yang melayani menjadi salah satu penentu keberhasilan kinerja. “Kalau kita memberikan pelayanan, sementara kita ini sedang ada masalah, pastinya pelayanannya terhambat. Senyumnya tidak keluar dari kita. Orang yang ingin memberikan pelayanan itu, dia tidak membawa masalah, dia harus siap membantu,” tambahnya.

Selain tunjangan, kebijakan apa lagi yang anda terapkan?
Contoh kecil, disini Ada senam setiap Jumat, pertama saya datang, kan kaget semua tu, kok menteri ikut senam. Begitu saya senam, banyak yang datang, tapi ada juga yang minta maaf terlambat. Pas saya tanya kenapa minta maaf, rupanya senam itu absen.
Saya hapus itu, karena senam seharusnya jadi ruang untuk kegembiraan, untuk menyehatkan, bukan kewajiban absensi segala macam. Beberapa staf beritahu saya, kalau tidak absen bisa sedikit yang senam, saya bilang gak apa-apa. Kalau yang senam sudah dibawah 50 orang, berarti kan senam itu bukan kebutuhan pegawai, selaku pimpinan akan saya tutup. Berarti tidak perlu senam, langsung masuk kerja.

Dalam konteks pelayanan, apa ada yang berubah?
Sekarang BPN mulai buka layanan Sabtu-Minggu, tetap buka di hari libur. Saya mulai memang dari ibu kota provinsi seluruh Indonesia dulu. Saya ingin mengatakan bahwa mengurus surat-surat tanah di BPN ini mudah. Jadi jika enggak punya waktu di hari kerja, anda bisa datang di Sabtu-Minggu. Bukanya dari jam 9 sampai jam 1 siang.
Karena ini kerja di ekstra hari, pegawai bebas enggak pakai seragam, boleh pakai celana jeans. Kan mereka jadi menyenangi pekerjaan itu. Bagi yang masuk Sabtu, nah anda punya hak untuk libur di hari kerja berikutnya. Hari kerja tidak berkurang. Tanpa harus mengeluarkan biaya lembur dan segala macam.

Sudah punya ancang-ancang untuk terobosan lain di bulan depan?
Saya berpikir, kantor Kementerian ini kedepan harus ramah pada kodrat perempuan. Karena tugasnya kan mendidik anak, kalau karena kerjaan membuat waktu mereka menjadi kurang dalam mendidik karakter, masa depan anak kita bisa jadi suram.
Saya ingin buat kebijakan kalau ibu-ibu punya anak dan masih menyusui, saya memberikan kesempatan boleh telat sampai tiga jam. Saya menganggap itu masuk tepat waktu. Kebijakan ini baru hari kamis lalu saya wacanakan pada mereka. Saya akan keluarkan permen tentang ini.
Bagi ibu- ibu yang punya balita, barangkali anaknya sakit, saya kasih kesempatan untuk boleh telat sampai dua jam. Sehingga tidak perlu meninggalkan anak hanya karena kerja, itu kan enggak benar.

Apa yang mendasari anda mau menerima jabatan ini?
Sebenarnya BPN ini bukan sesuatu yang baru buat saya. Karena saat menjadi anggota Dewan (DPR-RI), tugas saya di komisi II, yang salah satunya membidangi masalah pertanahan. Dari tahun 1997 sampai 2009,  tidak pernah pindah. Ini bisa lihat buktinya (sembari mengajak wartawan Rakyat Merdeka melihat langsung plakat yang pernah diberikan DPR-RI kepada BPN, yang tercantum namanya ketika menjabat sebagai wakil ketua komisi II).
Dasar saya untuk ingin melakukan sesuatu, pertama saya memiliki latar belakang sedikit dan saya menyenangi itu.

Ada pesan presiden usai anda dilantik?
Pesan dia adalah kenapa sih tanah itu selalu menimbulkan masalah? Banyak sekali sengketa, pesannya sih itu aja. Selaku pembantu beliau, saya harus bisa melihat visi-misi beliau apa.

Ditingkatkannya status BPN menjadi Kementerian Agraria dan penambahan nomenklatur Tata Ruang, apa tujuan yang ingin dicapai?
Secara umum ada tiga hal. Pertama menjadi penyedia lahan-lahan pembangunan yang menjadi visi presiden, kemudian hadir dalam semua konflik-konflik tanah, dan optimalisasi pelayanan.
Kementerian ini harus menyiapkan roadmap, bagaimana menyiapkan kebutuhan akan lahan agar pembangunan tidak terhambat. Untuk membangun pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, tol, jalur kereta, bendungan dan segala macam itu. Semua itu butuh tanah. Kita bisa membantu dan siapkan kebutuhan itu. Termasuk tol laut, kan butuh pelabuhan, akses masuk dan keluar barang komoditi yang dibawa lewat tol laut. Untuk apa pelabuhan kalau tidak punya akses, ya kan.
Bagaimana pelabuhannya agar tidak crowded, antara bongkar muat, menyandar dan sebagainya itu kan, tugas kita bukan lagi hanya menyiapkan lahan tetapi juga berkaitan dengan tata ruang.

Khusus berkaitan dengan semakin parahnya tingkat kemacetan di sejumlah ibu kota, apa yang salah dari tata ruang kita?
Salah satunya kita harus ubah mindset pembangunan jalan tol. Selama ini mulai banyak jalan tol, tapi dibangun mengacu pada jarak tempuh bukan waktu tempuh. Kalau jalan biasa ditempuh tujuh kilometer, sebenarnya jalan tol nggak apa-apa jaraknya lebih jauh, 15 kilometer misalnya. Yang penting waktu tempuhnya bisa lebih cepat. Kan itu sebetulnya.
Kemudian coba lah kalau kita liat jalan tol ke bandara , jalan untuk penumpang dan kontainer kan gabung. Jadi jalan tol untuk mempercepat jarak tempuh menjadi tidak tercapai. Akhirnya problem juga. Di sejumlah tol lain kadang-kadang kita jadi bingung harus memilih jalan tol atau jalan biasa, karena sama-sama bisa macet.

Terkait sengketa tanah, bagaimana model penanganan yang akan terapkan?
Kita harus mau mendengarkan, harus mau memediasi, harus mau memusyawarahkan pihak-pihak yang berkonflik atas tanah. Karena sesungguhnya semua orang berhak. Misalnya ada seseorang punya usaha di daerah pelabuhan, dia ada tanah Pelindo, kita tanya anda butuh apa? Butuh tanah misalkan, oke. Kalau anda butuh lahan untuk usaha didaerah ini bisa menggunakan HGB nya. Tapi jangan berpikir untuk memiliki, karena ini milik negara, nanti kita bicara dengan Pelindo. Karena tanah itu untuk mewujudkan keadilan hidup, jadi semua orang bisa hidup.

Tapi faktanya, banyak tanah dimonopoli oleh pemodal, ini bagaimana?
Paradigma lama nya begitu. Itulah saya bilang, dulu tanah itu jadi sumber konflik, menjadi faktor yang bisa membuat seseorang terusir dari tempat hidupnya, menjadi kesengsaraan bagi orang lain. Ibaratnya, Jika saya ingin menggunakan tanah maka saya harus mengusir orang dari tanah itu. Itu enggak benar paradigma seperti itu. Maka seperti saya bilang tadi, kehadiran negara menjadi penting dan sangat strategis dalam kasus ini, karena punya otoritas tertinggi.

Kemudian ada dugaan mengambangnya penyelesaian sengketa tanah karena petugas BPN khawatir terseret ke ranah hukum dan berpotensi dikriminaliasi. Tanggapan anda?
Saya rasa ranah hukum tidak akan bisa mengkriminalisasi kita, kalau kita benar. Sekarang kan begini, masak kita ragu, takut, orang takut itu kan karena dia salah.

Biar Pegawai Tidak Korup, Saya Belajar Riwayat Ternak

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya meminta Irjen di kementeriannya untuk membuat riwayat pegawai.

Hal itu dilakukan agar tidak kecolongan dalam menempatkan pegawai tertentu di sejumlah jabatan strategis.
"Di riwayat pegawai itu bisa berisikan rekam jejak pegawai, apa ada selama ini teguran ketidakpuasan, bagaimana kinerjanya, dan lain-lain," ujar Siti Nurbaya di ruang kerjanya beberapa waktu lalu

Kecolongan dalam menempatkan pegawai menurut Menteri yang akrab di panggil Baya ini cukup beresiko. Termasuk bisa menyeret kementeriannya dalam kasus suap atau korupsi.

Untuk diketahui, salah satu pejabat di kementerian tersebut, yaitu Direktur Jenderal Planologi Bambang Soepijanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan kantornya juga digeledah lembaga anti rasuah. Apa langkah yang akan dilakukan Siti Nurbaya untuk merapikan kementeriannya itu.

Ini penyampaian selengkapnya;

Kedatangan anda di Kementerian Kehutanan ditengah terkuaknya sejumlah kasus korupsi, yang juga melibatkan sejumlah aparatur di kementerian ini, apa masih ada ruang untuk merapikannya?
Kalau saya sih prinsipnya kalau staf itu sudah bekerja dengan disiplin administrasi dan disiplin anggaran, sebetulnya sudah ada ruang untuk merapikannya.

Apa perangkat hukum yang akan anda jadikan senjata ampuh untuk merapikan itu?
Di aturan pemerintah itu sebetulnya sudah ada, PP 53 itu mengatakan bahwa kalau atasannya tidak menegur bawahannya, itu yang kena hukum atasannya. Ha itu kita terapin aja disiplin admistrasi dan disiplin anggaran itu.

Apa sudah dikonsolidasikan ke bawahan anda?
Kemarin sudah manggil pak Irjen, saya bilang gini pak Irjen tolong dibuatkan setiap PNS itu ada riwayatnya. Kalau saya di Depdagri dulu itu ada buat riwayatnya.

Anda terinspirasi buat riwayat semacam ini dari mana?
Saya belajarnya dari riwayat ternak...hehehe...ya kan, itu perjalannya disitu ketahuan. Apa, kapan terus peristiwa hari-harinya makannya apa, sakitnya apa, termasuk teguran ketidakpuasan.

Teguran ketidakpuasan contohnya seperti apa?
Misalnya saya kasih tugas pak Pulan, tapi bapak tersebut tidak kembali tugasnya. Itu ada catatannya. Nah saya kemarin udah minta dibuatkan itu.

Cuma itu saja?
Yang kedua ada antara disiplin dan etika, itu juga bagian-bagian yang bolong ya. Jadi nggak bisa tanpa ada catatan kecil dan berinteraksi. Pada dasarnya ada aturan pemerintah yang sangat ketat menurut saya namanya PP 53. Itu kalau atasannya tidak menegur bawahannya salah, itu atasannya yang akan dihukum.

Butuh waktu berapa lama anda bisa memastikan kementerian ini clean and clear?
Memang tidak gampang ya buat saya menyelesaikannya secara cepat, karena budaya-budaya seperti itu kan sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun.

Dengan lingkungan yang sudah membudaya seperti itu, siapa rekan partner yang bisa anda ajak bekerjasama?
Saya biasanya bekerja tidak pandang eselon, asalkan orangnya pintar, jujur biasanya dia akan lebih intensif berinteraksi sama saya.

Salah satu bawahan anda (Dirjen Planologi Kehutanan) sudah dipanggil KPK, apakah pemeriksaanya tidak menggangu performa kinerja di kementerian anda?
Begini, di birokrasi pekerjaan terbagi habis. Kalau pak Pulan nggak ada, pekerjaan nggak boleh berhenti, karena masih ada bawahannya. Kalau yang dibawahnya juga nggak bisa, ada bawahnya lagi. Jadi nggak pernah ada di dalam birokrasi itu pekerjaan yang ketinggalan.

Ada wacana yang bersangkutan diganti?
Ah, pertanyaannya spesifik lagi...he-he-he...Pasti udah tahu jawabannya, apa lagi ditanyain...he-he-he...

Soal kebijakan mengeluarkan izin pemanfaatan lahan acapkali jadi sarang suap dan korupsi, bagaimana anda menanggapinya?
Nah kalau soal itu untungnya mulai tahun ini Pemerintah mengambil kebijakan untuk pengurusan izin satu pintu, semuanya diurus di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi peluang suap dan korupsi setidaknya sudah terpangkas.

Gas Bersubsidi Harus Dijual Dalam Pasar Tertutup

Sudaryatmo, ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Pemerintah menegaskan kembali mekanisme penjualan elpiji bersubsidi ke konsep awal, yakni pasar tertutup.

Sebab pascakenaikan harga elpiji 12 kg, elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah menjadi langka. "Jadi selain barangnya nggak ada, kalaupun ada harga barangnya diatas harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Sudaryatmo beberapa waktu lalu.

"Efeknya migrasi, dari migrasi itu membuat elpiji 3 kg langka. Kemudian kenaikan harga diatas harga banderol tadi," tambahnya.

Soal kenaikan harga elpiji 12 kg, ketua YLKI tidak memberi kritikan, ia menganggap kebijakan itu sebagai hal yang wajar dilakukan oleh Pertamina. Apa alasannya? Berikut wawancara selengkapnya;

Apa alasan anda mengatakan bahwa kenaikan harga elpiji 12 kg adalah wajar?
Pertama didalam kebijakan Elpiji, dibedakan antara elpiji subsidi dan non subsidi. Kalau Elpiji 3 kg itu domainnya pemerintah. Tapi kalau elpiji non subsidi domainnya korporasi, Pertamina. Jadi kalau kita bicara komoditas elpiji 12 kg, ya kebijakannya mempertimbangkan kebijakan bisnis murni, gitu lho.

Selaku Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang membolehkan Pertamina berorientasi untung?
Iya, apalagi dia bagian dari BUMN yang menurut Undang-Undang BUMN memang tidak boleh menjual rugi. Artinya Pertamina mempunyai kewenangan menetapkan harga berdasarkan kepentingan bisnis.

Meskipun saat harga gas dunia turun?
Ya itu tadi, kita tidak punya kewenangan. Karena menjual gas non subsidi itu berdasarkan pertimbangan bisnis Pertamina. 

Catatan anda, apa dampak yang dirasakan konsumen dari kenaikan harga gas elpiji 3 kg ini?
Menurut catatan YLKI, karena market elpiji 12 kg dan 3 kg itu campur, sama-sama pasar terbuka, kenaikan elpiji 12 kg itu akan mendorong terjadinya migrasi pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg. Dan itu sudah terjadi. Terbukti dengan kelangkaan elpiji di beberapa tempat dan dan kenaikan harga elpiji 3 kg diatas harga banderol yang ditetapkan pemerintah. 

Melihat kondisi tersebut, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
Kalau menurut pandangan YLKI, pertama sikap pemerintah yang harus jelas. Pemerintah harus menegaskan konsep awal elpiji 3 kg, pasar tertutup. Kok sekarang pasar terbuka, nah itu pemerintah harus menyatakan sikap. 

Cuma itu?
Jika tidak, pilihan pemerintah itu ada dua. Kalau pemerintah tidak setuju Pertamina menaikkan harga subsidi 12 kg, ya Pemerintah mensubsidi saja sekalian elpiji yang 12 kg. Sehingga selisihnya ditanggung pemerintah, kayak yang 3 kg, ya kan.

Apakah elpiji 12 kg juga penting disubsidi pemerintah?
Ini bukan soal penting dan tidak penting, tapi soal pilihan. Ya pemerintah harus mengambil sikap. Biar fair bagi konsumen dan fair bagi Pertamina, gitu lho.

Kenaikan elpiji 12 kg mendorong pelaku usaha juga beralih ke elpiji subsidi 3 kg, pandangan anda?
Menurut Kepresnya tidak salah, ya artinya untuk usaha kecil boleh, UMKM itu boleh. Kalau elpiji 3 kg digunakan untuk dunia usaha yang besar ya sepertinya sulit, karena merepotkan.

Apa perlu pemerintah menambahkan kuota elpiji bersubidi?
Ya ujung-ujungnya memang penambahan kuota, ya subsidi juga kan.

Apa masukan YLKI terkait hal ini?
Masukan YLKI, elpiji 3 kg itu menjadi pasar tertutup. Siapa yang boleh beli? Ya penerima BLSM. Diluar penerima BLSM, konsumen harus membayar tarif dengan harga yang lebih mahal.

Selain itu?
Bahan bakar gas rumah tangga itu kan ada dua jenis, yang pertama elpiji, dia turunan dari refinery, kilang. Kemudian bahan bakar gas yang melalui pipa. Yang murah itu melalui pipa. Nah pemerintah kan malas bangun infrastruktur, maka akhirnya milih elpiji. Ya kalau Jokowi bilang harus beralih dari elpiji ke ini ya harus bangun infrastruktur.

Ahok: Tidak Ada Manusia Yang Bisa Menyamai Kemuliaan Nabi Muhammad SAW !

Meskipun beragama Kristiani, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tanpa ragu mengaku kagum kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa disejajarkan dengan Nabi atau pemuka agama manapun.

Hal itu disampaikan Ahok ketika menjadi narasumber pada acara peringatan Maulid Yang diselenggarakan oleh rumah kajian Al-Barru, asuhan Muhammad Rusli Mali di gedung SMESCO, Ahad (18/1) lalu. Pria kelahiran Bangka Belitung itu berduet dengan Prof. Nasaruddin Umar selama kurang lebih 60 menit.

"Nah saya mencoba membandingkan. Saya pengikut Nabi Isa, agak susah saya membandingkan dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak pernah memimpin sebuah pemerintahan. Ini mungkin sedikit perbedaan," ujar Ahok.

Dalam forum tersebut Ahok juga memaparkan alasan kenapa Ia berani mencalonkan diri sebagai bupati dan gubernur di daerah mayoritas muslim. Selain memang pernah diminta oleh Gusdur, presiden RI yang ketiga, dia juga didukung oleh banyak ustadz. Dasarnya, lanjut Ahok, menurut para pendukungnya yang mayoritas muslim itu, dia masuk dalam kriteria yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad sebagai Pemimpin. Yaitu Siddiq, Tabligh, amanah dan fathanah.

"Bukan Fathanah atau cerdas saja. Buat apa cerdas, kalau cuma cerdas nipu orang. Tapi juga perlu siddiq atau jujur, amanah dan berani menyampaikan atau ngomong apa ada adanya. Saya menafsirkan tabligh seperti itu," katanya.

"Walaupun ada juga yang bilang, jangan pilih Ahok. Itu melanggar surat Al-Maidah ayat 51," lanjut Ahok disambut tawa dan tepuk tangan para hadirin.

Kekagumannya kepada Nabi Muhammad tidak berhenti sampai disitu. Ahok menuturkan, walaupun Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin besar dan kepala pemerintahan, beliau tidak pernah menganggap bawahannya sebagai asisten atau staf tetapi Ia menyebutnya sahabat. Kemudian Nabi Muhammad menurutnya juga sangat terbuka. Dia memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Meskipun Cina bukan negara Islam. Kesabaran Nabi Muhammad menurut Ahok juga luar biasa. Meskipun setiap hari dilempari taik oleh musuhnya, Ia tidak marah. Bahkan ketika yang melemparinya sakit, justru Ia membesuk dan mendoakan kesembuhannya.

"Sebenarnya seperti itulah islam Indonesia, terakhir aja ada (gerakan radikal) itu," Jelas Ahok.

Kenapa demikian? Menurut Nasaruddin Umar, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin. Sehingga Ia mengkritik ISIS yang menggunakan stempel Nabi Muhammad sebagai logo gerakan organisasi tersebut.

"Lambang ISIS itu mengganti lambang suci nabi menjadi lambang kekerasan," lanjut salah satu kolumnis di Rakyat Merdeka ini.

Di dalam diskusi tersebut, bekas wakil menteri ini juga mengurai hubungan Islam dengan Cina. Ia juga menceritakan kemampuan Nabi di dalam berdiplomasi dengan non muslim. Kemudian di pertengahan kuliahnya, Ia mengatakan peringatan Maulid penting dipertahankan.

"Karena Maulid ini sebenarnya bukan hanya memperingati hari kelahiran Nabi, tapi juga hijrah dan wafat Nabi yang jatuh pada hari yang sama. Yaitu Senin, 12 Rabiul Awal," katanya.

Acara ini turut dihadiri oleh Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial RI. Selain mendeklarasikan Gerakan Cinta Rasul (Gencar), Ketua Muslimat NU yang mendapatkan kesempatan berbicara lebih awal dari kedua panelis tadi juga menjelaskan hikmah positif dari keragaman beragama.

"Keragaman yang ada didalam kehidupan dunia ditujukan untuk kita berfasthabiqul khairat," ujarnya. 

Tragedi Charlie Hebdo Rugikan Dakwah Islam di Barat

Makassar-iPublika. Tragedi Charlie Hebdo bisa menjadi pemicu kebencian terhadap islam sekaligus memperbesar gelombang penentangan kepada dakwah Islam itu sendiri. Menanggapi pemuatan kartun Nabi Muhammad dengan ekspresi kemarahan, apalagi dengan tindakan pembunuhan terhadap pelakunya, kita telah merasa tampil sebagai pejuang dalam menggapai kemenangan Islam. Padahal, jangan-jangan sikap kita menjadi palu penghancur peluang-peluang dakwah yang selama ini dibangun di dunia Barat.

Hal itu diungkapkan Shamsi Ali, Imam Besar Masjid New York, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bincang Siang bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sulawesi Selatan, di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sabtu (17/01/2015).

Kegiatan mengangkat tema, “Tragedi Charlie Hebdo dan Posisi Islam di Benua Eropa”. Sebelum mengulas pandangan Shamsi terkait dengan Tragedi di Perancis, ia terlebih dahulu mengisahkan pengalamannya dalam mendakwahkan Islam di salah satu pusat peradaban barat. Menurutnya, masyarakat barat memiliki karakteristik yang terbuka, penuh persahabatan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. “Dengan karakteristik seperti itu, masyarakat Barat justru lebih mudah menerima dakwah yang disampaikan secara bersahabat,” ulas putera asal Bulukumba ini.

Shamsi melanjutkan, karakteristik masyarakat Barat lainnya adalah mereka menganut Sekularisme. Tapi sekularisme yang berkembang di Eropa Barat, berbeda dengan sekularisme di Amerika Serikat. “Di eropa, mereka menganut sekularisme total. Itulah yang membuat Perancis melarang penggunaan jilbab di ruang publik. Sedangkan di Amerika, sekularisme di Amerika dimaknai negara tidak mencampuri urusan agama. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama apa yang mereka anut. Bahkan kita dengan mudah menjumpai seorang Polwan (Polisi Wanita) yang mengenakan jilbab saat bertugas di Kota New York,” urai alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Muhammadiyah Sulsel.

Menurut Shamsi, dakwah rahmatan lil’alamin jauh lebih efektif, dibanding dakwah dengan kekerasan. Tragedi Charlie Hebdo, justru merugikan dunia Islam. “Isu ini justru akan merugikan saudara kita di Palestina. Perancis adalah negara barat yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tragedi ini justru bisa merubah sikap mereka,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pimpinan Unismuh Makassar, serta ratusan kader dari AMM Sulawesi Selatan. (HD/KR)

Menakar Kualitas Pendidikan di Daerah Tertinggal

Foto: wordpress.com

Pendidikan merupakan cara terbaik memajukan masyarakat, kesejahteraan masyarakat meskipun pembangunan ekonomi masyarakat tetap menjadi hal pokok namun keduanya jika ditilik lebih mendalam maka hal paling mendasar adalah pendidikan karena pendidikan berdampak pada kesadarn akan kemajuan dan ketersediaan tenaga terampil dan terdidik untuk maju. Jika penguatan ekonomi adalah jalan maka konsekwensi logisnya masyarakat harus dimodali dengan modal besar selain itu perlu pembinaan, pengembangan dan intervensi kebijakan agar bisnis masyarakat bisa maju dan berkembang. Langkah kedua di sektor wirausaha memang perlu, tetapi jika melihat kebutuhan mendasar maka pendidikan adalah pintu terbaik memajukan masyarakat, memajukan kesejahteraannya maupun kemandirian dari berbagai aspek kehidupan sosial.

Tentu saja keberadaan pendidikan inilah menjadi pendorong kemajuan bangsa, meski demikian ada berbagai masalah pendidikan yang dialami pebedaan moncolok kualitas daerah jawa dan timur dari segi kualitas guru, murid dan lulusan universitas. Perbendaan mencolok antara daerah perkotaan kualitas gurunya memadai dengan pedesaan dari kualifikasi guru berkualitas dan tidak dan perbedaan antara daerah maju dengan daerah tertinggal lebih mencengangkang lagi karena guru di perkotaan sudah sedikit mapan sementara daerah tertinggal baru mau belajar menjadi guru yang baik belum bicara kualitas. Di daerah-daerah perkotaan akses belajar banyak, ruang kelas tersedia dengan baik, fasilitas buku juga demikian sebaliknya di daerah tertinggal belaku hal yang berlawanan masih jauh dari harapan jika dikaitkan standar kompotensi kurikulum pendidikan nasional 2013.

Hasil riset yang dilakukan di daerah-daerah tertinggal seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB memperlihatkan kualitas pendidikan memang belum bisa diperbandingkan dengan perkotaan. Ada kesalahan besar jika kurikulum pendidikan harus berlaku di daerah-daerah tertinggal karena kualitas yang dimiliki guru masih jauh dari harapan apalagi siswa yang diajarkan pelajaran tertentu diluar kompotensi guru. Kurikulum dengan penguatan standar kompotensi dan indikator capaian pendidikan belum bisa dikomsumsi dengan baik di daerah tertinggal alasannya sederhana, ketersediaan guru dengan jumlah siswa masih berbanding terbalik, fasilitas sekolah baik sarana maupun prasarana belum memadai, fasilitas sekolah hanya tersedia di pusa-pusat pemerintahan, guru masih banyak yang lulusan SMA, guru juga masih banyak yang belum mengikuti standar kompotensi, pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas guru masih sangat terbatas di daerah tertinggal.

Fasilitas pendidikan yang tersedia baik bangku, ruangan memadai masih sangat minim, siswa masih harus berebutan bangku sebelum belajar karena keterbatasan bangku sekolah. Jika harus belajar maksimal maka urusan perbangkuan harusnya sudah selesai. Sarana pendidikan baik perpustakaan tidak memadai bahkan buku-buku yang ada tidak dipergunakan secara baik, dengan menjad pembaca. Kondisi sarana pendidikan olahraga terbatas, masih belum tersedia sehingga menyulitkan guru dalam hal praktikum pembelajaran olahraga yang membutuhkan sarana khusus.

Selain karena sarana pendidikan yang sifatnya ternbatas sekolah-sekolah yang ada di daerah tertinggal masih menunmpuk diperkotaan dengan jumlah yang masih terbatas membuat siswa di polosok desa-desa tidak bisa ikut terlibat dalam proses pendidikan karena jarak sekolah yang jauh menyulitkan siswa ikut pendidikan. Sekolah yang jauh dengan kondisi jalan yang rusak karena tidak ada pembangunan infrastruktur memadai membuat anak-anak pedesaan lebih memilih ikut menjadi penggarap sawah dari pada ikut pendidikan. Anak-anak yang bisa sekolah khususnya tingkatan SLTA hanya bisa dilaksanakan oleh anak pejabat atau sekitaran perkotaan, kondsi real ini membuat pendidikan menjadi sangat mahal bagi anak petani dan murah bagi anak pejabat serta dekat akses kota.

Rasio guru dan siswa masih sangat jauh, guru bisa mengajar siswa,30-50 membuat proses pendidikan tidak berjalan maksimal sehingga seorang guru melaksanakan proses mengajaran harus mengalami beban berat untuk mengajar dengan jumlah siswa over capasity. Terus bagaimana bisa meningkatkan kualitas siswa sementara suasana ruangan tidak menunjang dan suasana pembelaran efektif harusnya 15-20 siswa gara proses 'transfer of knowledge' dan 'transfer of value' berjalan beriringan dan muda dicerna oleh siswa.

Guru-guru dengan fasilitas perpustaan untuk peningkatan kapasitas terbatas mana mungkin bisa mendesain pendidikan berkualitas. Guru di daerah-daerah tertinggal memerlukan buku bacaan selain bacaan untuk diajarkan juga wawasan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitasnya dalam proses merumuskan pelajaran yang berkualitas maupun rancangan masa depan anak didiknya.

Guru juga masih belum sepenuhnya ikut dalam proses pendidikan peningkatan kapasitas membuat banyak guru belum memiliki kompotensi khusus dalam proses pengajaran. Peningkatan kompotensi masih sulit peroleh guru karena memang persoalan pelatihan guru jika harus mengajak tenaga terampil melatih dari Jakarta selain biayaya mahal juga adakah pembiayaan untuk itu yang secara serius dapat dipergunakan.

Rekayasa Pendidikan di Daerah Tertinggal

Banyaknya probelm pendidikan di daerah tertinggal baik kelas, fasilitas sekolah, buku ajar, kualitas guru, rasio murid dan guru, pemerataan pembangunan sekolah yang belum berjalan maupun problem peningkatan kompotensi guru untuk bisa menyerap hakekat kurikulum berbasis kompotensi 2013 maka diperlukan langkah konkrit pemerintah daerah, pusat dan swasta yang serius membanahi pendidikan agara berjalan beriringan dan terintegrasi. Proses menejemen pengelolaan pendidkan di daerah tertinggal baik soal anggaran, maupun pembangunan sekolah, peningkatan kapasitas guru harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah pusat jika ingin membangun sekolah ada baiknya melakukan riset sederhana agar dapat melihat aspek pemerataan pembangunan maupun potensi guru yang harus disiapkan.

Rasio guru dan murid yang tidak bersesuaian membuat sekolah sulit memajukan kualitasnya sehingga diperlukan distribusi guru-guru dari pusat-pusat perkotaan khususnya atau penerimaan guru lokal yang memang layak mendidik anak-anak sekolah. Selain itu diperlukan langkah konkrit menyelesaikan aspek rasio guru dan murid agar proses pembelajaran tidak sekedar berkeringat namun tidak meninggalkan hasil yakni kualitas siswa.

Diperlukan adanya guru profesional terdidk disetiap kabupaten kota berbasis kecamatan dan desa mulai SD, SMP, SMA maupun SMK agar proses pendidikan di daerah tertinggal terus dapat dievaluasi hasilnya. Guru-guru profesional tersebut selain berfungsi sebagai guru sekolah juga ikut memotivasi guru, membantu kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen kepemimpinan agar proses perubahan dan inovasi pendidikan dapat dilaksanakan di daerah tertinggal. Mereka yang dikirim dari pusat yang menjadi tenaga pendidk profesional tersebut harus terus dpantau oleh kemendikbud agar proses pendidikan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya. Dengan adanya guru bantu profesional yang dipilih kemendikbud atau dinas provinsi minimal disekolah-sekolah d daerah ada motivasi untuk maju dan berkembang dari inspirasi yang dibawanya.

Perpusatakaan dan gerakan membaca bagi guru dan siswa harus digenjok sehingga ada peningkatan kapasitas dan wawasan. Proses ini hanya bisa berjalan jika tersedia perpustakaan mini dan komunitas membaca di daerah-daerah karena belajar yang diperlukan di daerah tertinggal membutuhkan metode ekstrim dalam peningkatan kualitas. Proses meningkatkan minat baca tersebut harus belajar di daerah-daerah lain bagamana prosesnya, bagaimana memulainya, dan kadang tumbuh dari tradisi sederhana seorang guru, siswa karena ada organisasi yang mendrongnya, ini banyak terjadi di daerah-daerah perkotaan baik di Bantaeng, Makassar maupun Jogja tradisi membaca masih ada karena ada organisasinya yang selalu aktif mempengaruhi selain itu tersedia sarana perpustakaan diberbagai tempat.

Selain itu karena temuan dilapangan menunjukkan sekolah profesi seperti SMK kejuruan yang sangat terbatas maka pemerintah pusat seharusnya memikirkan penguatan dan memperbanyak guru profesi baik teknik, kebibadan, kelautan maupun pertanian kemudian mendirikan sekolah SMK kejuruan serta kewirausahaan agar anak-anak lulusannya dapat berirausaha secara mandiri jika tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Penulis: Bahtiar Ali Rambangeng
(Analisis Hasil Riset Pendidikan Daerah Tertinggal Tahun 2012)
Peneliti Kementerian PDT Tahun 2012

Formulir Pendaftaran Freelance Journalist

Kartu Sakti, Gagalnya Revolusi Mental Tahap Awal

Tiga kartu yang diperkenalkan oleh Jokowi-JK, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bentuk produk program yang diuji coba di Jakarta dan sampai saat ini hasilnya juga belum jelas bahkan beberapa kasus dan temuan di masyarakat kepala sekolah tidak mengenali siapa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga terjadi penyimpangan yang kaya menerima dan yang miskin melarat selain itu kasus kematian anak di rumah sakit Koja Jakarta (2014) karena tidak terlayani dan mendapat perlindungan pemerintah menjadi PR yang sulit menjastifikasi bahwa Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah sukses menjawab persoalan kematian anak dan ibu maupun penyakit masyarakat.

Menurut pemerintah ada tiga penerima ketiga kartu tersebut, yang miskin sekali, miskin dan hampir miskin dengan jumlah anggaran tahap pertama 5 trilyun dan cetak sejuta kartu. Untuk kategori penerima dengan kategori hampir miskin saat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah pasti statusnya berubah menjadi miskin dan posisi hampir miskin akan berganti dari masyarakat yang tidak masuk kategori hampir miskin menjadi hampir miskin karena dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mempengaruhi pengeluaran harian masyarakat khsususnya pembiayaan pada kebutuhan pangan dan sandang yang secara otomatis berdampak pada ekonomi masyarakat kelas menengah.

Kartu-kartu ini sebenarnya masih simpang siur, membingungkan publik apalagi setelah Yusril Ihsa Mahendra mengkritik bahwa prodak hukum dari proses pelaksanaan kebijakan tersebut belum jelas, Puan berdalih bahwa sudah presiden bisa mengeluarkan inpres dan kepres padahal setelah reformasi inpres dan kepres statusnya bukan lagi kebijakan yang punya keuatan hukum sama seperti di masa Soekarno maupun Soeharto fungsinya hanya pada pengangkatan dan pemberhentian pejabat. 

Wajarlah jika pakar hukum tata negara Yusril berdalih bahwa mengurus negara tidak sama mengurus rumah tangga atau warung, apa yang ada di kepala bisa langsung dilaksanakan jika hanya mengurus warung atau rumah tangga tapi jika negara harus jelas prodak hukum yang mendasarinya.
Sumber anggaran ketiga kartu tersebut dari CSR perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ungkapan Mensesneg Pratikno namun setelah dikritisi oleh Yusril kebijakan akhirnya berubah anggaran pembiayayaan ketiga kartu bersumber dari APBN atau melanjutkan program BPJS pemerintahan SBY. Tentu saja keinginan kerja, kerja, kerja pemerintahan Jokowi-JK dalam mempercepat pembangunan menjadi dilematis karena program-programnya tidak matang dalam perencanaan, prodak hukum dan sumber keuangan sehingga melahirkan polemik baru bukan justru mempercepat pembangunan namun menambah masalah baru. Inilah model kerja blusukan yang krasak-krusuk, kerja cepat minus perencanaan dan agenda yang matang membuat semua prodak tiarap.

Kartu Sakti dan Gagalnya Revolusi Mental Tahap Awal.

Kartu Sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pemerintahan Jokowi-JK yang akan di produksi sekitar 1 juta merupakan hadiah gratis bagi masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin. Pemberian kartu ini menuai dilema karena program yang sebelumnya menjadi janji kampanye dulunya bermuatan kerakyatan sekarang kerakyatannya tinggal beberapa persen selebihnya adalah politisasi program, program ini yang intinya ingin memperbaiki masyarakat justru bermasalah karena saat ingin diprodak sudah bermunculan isu sandingan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) artinya pemerintahan Jokowi-JK mempolitisasi program pro rakyat menjadi program gratis agar rakyat tidak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Politisasi program Kartu Sakti Jokowi-JK tersebut berdampak langsung pada mentalitas dan mindset masyarakat dan bangsa, proses pemberian Kartu Saktu tidak lain adalah sogokan pemerintahan untuk rakyat agar tidak terlibat seperi mahasiswa mendome atau menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentus saja proses ini menjadi meruntuhkan agenda utama pemerintahan Jokowi_JK untuk menggalang kekuatan bangsa menata mental menjadi lebih baik dengan adigium revolusi mental. 

Disini yang terjadi justru mental publik menjadi dirusak, mental pemerintah dilematis dan mahasiswa harus merevolusi mental pemerintah agar tidak memproduk kebijakan salah kaprah, salah arah dan konteksnya transaksional karena jelas perilaku itu mengindikasikan minimnya mental berkarakter.
Analisis lebih lanjut produk pemerintah dengan adanya insentif kartu sakti dan transaksi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kemiskinan akan bertambah bahkan yang sebelumnya disebut hampir miskin akan menjadi miskin, yang miskin akan menjadi semakin miskin karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berdampak secara massif pada kebutuhan harian masyarakat, baik makanan, minuman, transportasi maupun kontrak dan sewa rumah semuanya akan semakin mahal jika ini terjadi kebutuhan anggaran akan membengkak 3 kali lipat sementara kartu sakti Jokowi-JK hanya pelengkap penderitaan saat. Ini menjadi indikator revolusi mental dan kartu sakti vs kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi dilematis dan minus karakter revolusi mental.

Hal paling berbahaya dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mental masyarakat yang dulunya gotong royong menjadi individualis. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) era kepemimpinan SBY menjadi catatan penting dengan adanya bantuan ini masyarakat penerima dan yang tidak menerima mengalami konflik batin secara tidak langsung, saat ada kerjasama di tingkat kelurahan atau desa maupun RT, masyarakat yang tidak menerima mengungkapkan 'biar penerima BLT saja yang mengerjakan pembersihan kampung karena sudah di gaji pemerintah', ini dampak yang sangat berbahaya karena masyarakat kita akhirnya kehilangan solidaritas sosial, gotong royong karena mindset masyarakat bahwa penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan kalau dikaitkan dengan program pemerintahan Jokowi-JK merupakan BLT jilid dua hanya modus berbeda karena menggunakan kartu sakti tapi hakekatnya sama saja.

Bukannya merevolusi mental masyarakat justru merusak mentalitas berkarakter yang ada sebelumnya. Harusnya pemerintah memperkuat agenda penguatan ekonomi masyarakat dengan menghadirkan bentuk kreativitas ekonomi dengan adanya pelembagaan koperasi, pembinaan masyarakat pedesaan dengan program 1 milyar perdesa sehingga program-program yang lahir berdasarkan kondisi daerah jangan menyamakan produk seluruh indonesia karena jika menyamakan sama saja membangun sebuah sistem pembangunan salah sasaran, misalnya DKI Jakarta tidak perlu lagi kartu karena sudah ada kartu jakarta, akhirnya dengan menambah kartu menjadi dua maka semakin runyamlah sistem dan manajemen pengelolaan program, perlu pola sinergis dan sebagainya. 

Penerima bantuan masyarakat cukup yang miskin masyarakat dengan miskin mutlak (mutlak foor) seperti orang tua miskin yang tidak bisa bekerja sementara yang relatif foor diciptakan lapangan pekerjaan karena mereka masih bisa bekerja Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) silahkan di uji ciba tetapi banyak daerah lebih baik dari pada menerima kartu-kartuan karena pelayanan kesehatan sudah berjalan sejak lama.

Alasan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah tidak perlu diperpanjang lagi pemerintah harusnya mempertegas pada pengusaha yang mengelola sektor minyak kita agar negara diuntungkan bukan malah dirampas hak kepemilikan bangsa. Jika pengusaha tidak mampu menjalankan maka secara otomatis minggir dari negeri ini atau buat MOU baru agar bentuk kebijakan pengelolaan minyak, tambang dan seluruh sektor perpajakan bisa menjawab kebutuhan bangsa agar negara bisa mengantisipasi dampak krisis karena bahan bakar minyak (BBM). Selain itu memangkas mafia yang bergerak di sektor migas agar kebocoran anggaran disektor migas bisa menajdi penambal atas lesunya ekonomi bangsa.
Oleh: Bahtiar Ali Rambangeng

Sejumlah Tokoh Mulai Menguat Dalam Muktamar Muhammadiyah

Makassar--Sejumlah tokoh mulai menguat sebagai kandidat ketua umum untuk menggantikan Prof Dr M Din Syamsuddin dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah yang akan digelar di Makassar pada 3-7 Agustus 2015.

Hal ini mengemuka pada kegiatan Workshop Registrasi Online Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-47 yang diikuti perwakilan Pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se Indonesia di Unisversitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, kemarin, Ahad (11/01/2015).

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Najib Hamid MSi, disela-sela workshop mengungkapkan bahwa ada tiga tokoh yang menguat sebagai kandidat ketua umum dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah mendatang.

Tiga tokoh yang disebutkan adalah Prof Dr Syafiq A Mughni (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni University of California dan Pesantren Persis), Dr Haedar Nashir (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Fisipol UGM) dan Dr Abdul Mu'thi (Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Flinders University Australia).

"Pak Syafiq mempunyai jaringan ke luar dan ke dalam. Mas Mu'thi, masih muda dan lincah, sedangkan Pak Haedar Nashir menjaga kekuatan ke dalam," kata mantan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur tersebut.

Sementara itu, Ketua MPM PWM Sulawesi Selatan Husni Yunus menyebut nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas.

Dosen Unismuh Makassar ini mengatakan mengemukanya nama Busyro cukup beralasan. Selain kapasitasnya sebagai kader sangat baik, dia juga disebut model kader yang meniti jenjang dari bawah. Bahkan pendidikannya di institusi Muhammadiyah. “Selain itu darah ulama juga mengalir padanya sehingga memang pantas jika namanya disebut-sebut,” ujar Husni.

“Selain populer sebagai pimpinan KPK, Busyro juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) selama dua tahun. Ayah tiga  anak itu juga pernah duduk sebagai  anggota pimpinan pusat Muhammadiyah sejak 1985 sampai  1990,” Tambahnya.

Selain itu, nama lain yang  juga disebut Husni adalah Hajrianto Tohari dan Ketua PWM Sulsel, Dr. Muh Alwi Uddin.

Najib Hamid menjelaskan bahwa pemilihan ketua umum Muhammadiyah menggunakan sistem pemilihan formatur 13 berdasarkan penyaringan dari 39 nama yang berasal dari sidang tanwir. Penetapan ketua umum adalah hak progretik formatur 13 yang terpilih nantinya.

Terkait persiapan muktamar yang menyisakan waktu beberapa bulan lagi, Najib berharap agar panitia benar-benar menyiapkan lokasi yang menjadi tempat muktamar, penginapan, dan tempat mandi.

"Sejauh ini selama di Makassar saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi, semarak belum terlalu terlihat termasuk gedung Muktamar yang akan digunakan juga belum selesai, harapan kami PWM dari provinsi lain semoga waktu tujuh bulan yang tersisa ini mampu dimanfaatkan untuk membenahi semuanya," jelasnya. (Antara/Fajar/Kr)

Foto : Kasri R./iPublika.com

Kampus Otoriter

Kampus atau perguruan tinggi adalah tempat berkumpulnya para komunitas intelektual. Bagian dari komunitas yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan tinggi tersebut diantaranya adalah mahasiswa. Karena itu sudah sepatutnyalah jika interaksi sosial yang berlangsung di kampus senantiasa bernuansa ilmiah, kritis dan rasional.

Apa kata dunia, Jika di zaman sekarang, saat demokrasi dijunjung tinggi, dan kampus semestinya menjadi mercusuar dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang baik malah mempertontonkan praktik otoriter dan tiran?

Dikenal ada tiga tipologi kepemimpinan di perguruan tinggi. Pertama, Kepemimpinan kampus Otoriter, kepemimpinan kampus Apatis dan kepemimpinan kampus yang Demokratis. Berdasarkan tiga tipe kepemimpinan kampus ini kemudian mahasiswa dan manajemen kampus dapat menganalisa, masuk dalam kategori manakah kampusnya.

Kampus yang otoriter terlihat pada pengkultusan pimpinan kampus sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Para dosen, staff dan mahasiswa tidak memiliki ruang yang cukup dan bahkan dikekang akses aspirasinya. Pengambilan keputusan dan kebijakan kampus tidak dikompromikan dengan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus.

Para dosen dilingkungan kampus semacam ini memandang lazim menghukum mahasiswa dengan memberi nilai buruk atau memberikan nilai baik tidak berdasarkan pada kemampuan dan kompetensi. Para dosen bebas memberi skorsing tanpa toleransi. Mereka merasa pantas dan berkuasa sekehendaknya. Mungkin sama seperti yang dianalogikan Soe Hok Gie, salah seorang aktivis mahasiswa era 1960-an dalam buku catatan hariannya, yang menuliskan bahwa; “Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan Dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau”.

Betapa tidak?. Mahasiswa tidak diberi ruang gerak untuk di dengar pendapatnya apalagi mengkritisi. Begitupun, bagian administrasi dan keuangan yang mengusulkan besaran biaya kuliah, praktikum dan lain-lain sekehendaknya, tanpa perlu dirasionalisasi dan dikompromi. Masih banyak kampus semacam ini menjamur di republik yang dinobatkan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, setelah India dan Amerika.

Sejumlah kampus menuai masalah karena tindakan rektoratnya dan iklim lingkungan kampus yang yang sedemikian rupa. Mahasiswa melakukan perlawanan menentang kebijakan kampus dan iklim yang tidak sehat dikampusnya. Sikap otoriter yang dibangun akhirnya membunuh kredibilitasnya.

Sementara itu kampus demokratis adalah sebaliknya. Kampus yang membuka ruang komunikasi dan penyaluran aspirasi bagi segenap civitas akademika secara sehat dan terbuka. Kampus yang memandang setiap pendapat dan aspirasi perlu didengar dan dipertimbangkan. Kampus yang para dosennya memandang mahasiswa sebagai mitra dan sparing patner (lawan tanding) yang sehat dan sportif dalam pengembangan wacana intelektual.

Kampus yang apatis adalah kampus yang hanya berkutat dengan target-target pencapaian kurikulum, tanpa memperhatikan aspek-aspek diluar akademis. Tidak progresif pada upaya pengembangan nalar dan naluri sosialnya. Hal itu terlihat ketika tidak adanya dukungan kampus pada aktivitas-aktivitas sosial mahasiswa baik secara individual maupun organisasi. Mahasiswa hanya dituntut menjadi seorang Tukul (Tukang Kuliah) dan menafikan kepentingan sosial . Kampus juga tidak segan-segan menskorsing dan memberi hukuman pada mahasiswa secara sepihak tanpa dasar dan alasan yang tidak rasional. Tidak jarang kejadian demikian dialami mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi dan kegiatan sosial. Padahal organisasi merupakan sebuah wadah pembelajaran penting bagi calon sarjana. Sebab budaya berorganisasi merupakan pembelajaran lain dalam melatih kedewasaan berpikir, kerjasama, kepekaan, dan kepemimpinan.

Yang paling disayangkan adalah jika praktik otoriter terjadi pada perguruan tinggi swasta, dimana mahasiswa merupakan penyangga utama dalam operasional kampus. Mereka membayar sejumlah rupiah agar proses belajar mengajar dikampus bisa terus berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, mestinya kampus swasta lebih demokratis dengan segenap civitasnya agar kredibilitas perguruan tinggi itu senantiasa baik.

Harapan
Adanya niat baik pihak kampus maupun dosen untuk membuka ruang demokrasi dan mengurangi sikap individualis, otoriter, dan mendewakan kepemimpinan kampus. Hal itu akan menjadi suatu langkah maju. Jika dilakukan dengan benar, demokratisasi kampus tidak ada ruginya, sebab terbuka dan siap berbeda dalam kebersamaan seyogyanya menjadi suatu kekuatan, bukan bumerang.

Pondasi Maritim Kejayaan Nusantara

Keterikatan seluruh bagian dari sendi kehidupan bangsa ini menjadi sejarah yang tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki segala hal untuk dapat menciptakan ide, gagasan dan karya demi mempertahankan ritme kebesarannya agar tetap di pandang sebagai bangsa yang besar. Penjajahan telah mengajarkan banyak hal bagi pribumi untuk menjadi manusia yang sejatinya berjuang demi tempat untuk berpijak di muka bumi.

Setelah meraih kemerdekaan, apa yang telah bangsa lakukan? Pertanyaan ini bukan sekedar untuk menanyakan tentang peristiwa yang telah terjadi 68 tahun silam, tetapi lebih kepada apa yang masyarakat Indonesia telah rasakan sampai hari ini. Apa yang telah diamanatkan undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa ini telah digeser oleh para penguasa yang menjelma menjadi bagian-bagian kecil dari nusantara.

Peristiwa yang telah berlalu menjadi salah satu bagian untuk tetap berkontribusi memberi makna bagi kebidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya kondisi saat ini memacu semangat para pelanjut tongkat estapet untuk meraih kejayaan Indonesia yang selaras dengan amanat undang-undang mensejahterakan seluruh rakyatnya dari memanfaatkan sumberdaya alam (darat, air dan udara).

Ketiga paragraf sebelumnya merupakan penafsiran dari sebuah perjalanan waktu, dan pertentagan atas kondisi alam dengan manusia yang menggantungkan hidupnya di Nusantara. Selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk Nusantara kedepan?

Sebuah tantangan besar bagi para pelanjut dan penerus bangsa ini untuk tetap mempertahankan Indonesia sebagai bangsa yang besar, hal ini dikarenakan Indonesia tidak lagi dalam kondisi melawan penjajah belanda ataupun jepang, melainkan melawan para penjajah di negeri sendiri. Hal ini disampaikan Bapak Proklamator Indonesia Ir. Soekarno, jauh sebelum kondisi ini terjadi dimana masyarakat hari ini telah merasakan pahitnya dijajah oleh bangsa sendiri.

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Bung Karno

Hal yang patut untuk kita renungkan kembali, bahwa selama ini apa yang telah dilakukan bisa jadi adalah sebuah kekeliruan yang berkepanjangan sehingga kata kesejahteraan bagi seluruh rakyat tak dapat diwujudkan. Ini berarti ada langkah yang patut ditempuh untuk mengembalikan tujuan tersebut.

PARADIGMA NUSANTARA

Berangkat dari sebuah penafsiran tentang kekinian Indonesia yang apabila diamati berdasarkan kondisi geografisnya menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara laut (ocean country) yang didalamnya terdiri dari belasan ribu daratan-daratan kecil yang kemudian disebutkan dalam undang-undang sebagai negara kepulauan. Hal inilah yang sampai hari ini kebanyakan masyarakat Indonesia belum memahami bahwa ternyata 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia adalah laut.

Kekeliruan inilah yang terjadi selama ini, dimana aturan, regulasi dan kebijakan didominasi oleh ketidakpahaman tentang kondisi geografis bangsa, sehingga arah pembangunan Indonesia tidak pada lintasan yang mendukung untuk menyetarakan kesejahteraan di seluruh pelosok nusantara. 


Pemahaman ini bukan untuk mendikotomikan paradigma ataupun cara berfikir dalam pembangunan bangsa, melainkan kepatutan setiap warga negara untuk memahami kondisi bangsa yang sebenarnya. Bahwa indonesia terlahir sebagai bangsa yang memiliki laut begitu luas dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah yang seharusnya menjadi kekuatan perekonomian untuk sebuah bangsa yang besar.

POTENSI ALAM NUSANTARA

Kekayaan nusantara tak akan ada habisnya untuk selalu menjadi kebanggan bagi setiap warga negara karena memiliki 17.504 pulau yang bertabur dari Sabang sampai Merauke, kekayaan inilah yang patut dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat, lebih jauh potensi dari setiap pulau memiliki nilai ekonomis yang mampu mengangkat dan mendorong perekonomian masyarakat terlebih yang hidup di 95.181 km panjang garis pantai Indonesia.

Potensi lainnya adalah bersumber dari pertambangan dan energi, 70 persen minyak dan gas bumi diproduksi di kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, serta hanya enam di daratan. Potensi cekungan-cekungan tersebut diperkirakan menghasilkan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Sementara gas bumi tercadang sekitar 101,7 triliun kaki kubik.

Di lepas pantai barat Sumatera, Jawa Barat bagian selatan dan bagian utara Selat Makassar telah ditemukan pula jenis energi baru pengganti BBM, berupa gas hidrat dan gas biogenik dengan potensi melebihi seluruh potensi migas.

Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi budi daya rumput laut yang besar. Walau hanya mengusahakan 32.000 ha (kurang lebih 30 persen total potensi), ditaksir dapat memproduksi sekitar 160 juta kg rumput laut kering per tahun, dengan nilai sebesar Rp 1,1 triliun per tahun (harga Rp 7.000/kg). Seandainya diproses menjadi beragam semi-refined products (karaginan, alginat, agar, makanan, minuman) atau refined products (bahan pencampur shampo, coklat, es krim, milk shake, permen, pasta gigi, salep, pelembab, lotion, industri cat, tekstil), nilainya akan berlipat ganda sehingga mencapai multiplier effects bagi pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut belum termasuk komoditas lain yang mempunyai harga tinggi dan dibutuhkan pasar domestik, seperti udang, tuna, kerapu, ikan hias, kerang mutiara, teripang.

STRATEGI MEMBANGUN NUSANTARA

Keberanian untuk berbuat dan mengambil langkah nyata dalam pengimplementasian paradigma tentang pembangunan ke arah laut bukanlah hal yang mudah namun bukan berarti tidak dapat terwujud. Optimisme perlu di bangun dalam setiap diri masyarakat Indonesia untuk berani menentukan sikap, bahwa Indonesia adalah Negara Lautan. Keberanian dari para penentu kebijakan agar political wiil dari sebuah pembangunan juga sepatutnya mendukung untuk mensejahterakan masyarakat dari potensi lautan yang dimiliki bangsa ini.


MUHAMMAD NASIR
Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor 

Foto: Robert  Mangindaan (responses to emerging maritime security issues)
http://www.fkpmaritim.org